Tampak bagian depan kantor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Usaha Mandiri di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, yang kini menjadi sorotan publik terkait kejelasan alokasi dana bantuan pemerintah.REPORTASE, Blitar — Sikap mengejutkan ditunjukkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Usaha Mandiri di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Lembaga pendidikan nonformal berakreditasi B dengan NPSN P2964197 ini secara tegas menyatakan telah menolak bantuan anggaran dari pemerintah.
Pernyataan penolakan tersebut disampaikan langsung oleh pendiri PKBM Usaha Mandiri, Drs. Setyawan Adi Subagiyo, M.Pd. Ia menegaskan bahwa kabar pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan maupun Program Indonesia Pintar (PIP) tidaklah benar karena pihaknya telah menolak aliran dana tersebut.
Kendati demikian, pengakuan ini justru memantik kontradiksi besar. Berdasarkan penelusuran dari sejumlah portal data keuangan daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tercatat angka fantastis yang dialirkan atas nama lembaga ini:

Polemik Sarpras dan Ratusan Warga Belajar
Di tengah polemik pencairan dana ini, PKBM Usaha Mandiri diketahui membawahi ratusan peserta didik. Berdasarkan data Dapodik, lembaga ini mengelola sekitar 354 hingga 358 siswa yang terbagi ke dalam 15 rombongan belajar (rombel) dengan dukungan 9 tenaga pendidik.
Menanggapi sorotan seputar standar sarana dan prasarana (sarpras), Setyawan berargumen bahwa infrastruktur pendidikan nonformal memiliki karakteristik yang fleksibel dan tidak bisa disamakan dengan sekolah formal.
“Relevansi antara jumlah siswa dan sarana prasarana belajar di PKBM tidak bisa disamakan dengan sekolah formal pada umumnya. Karakteristik pembelajaran nonformal jauh lebih fleksibel dan mandiri,” ujar Setyawan.
Perbedaan tajam antara klaim penolakan pihak pengelola dan catatan realisasi di atas kertas membuat publik mendesak adanya audit yang transparan. Masyarakat dan pengamat menuntut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Blitar serta kementerian terkait untuk segera turun tangan.
Kejelasan mengenai aliran anggaran tersebut kini menjadi sorotan utama, demi memastikan akuntabilitas keuangan negara serta menjawab pertanyaan publik: ke mana perginya dana ratusan juta rupiah tersebut jika lembaga ini mengeklaim menolaknya?