Sorotan Kinerja Pemkab Blitar 2026: Pertahankan Opini WTP ke-10 hingga Efisiensi Anggaran yang Ketat

REPORTASE NEWS, Blitar – Memasuki paruh kedua tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar di bawah kepemimpinan Bupati Rijanto menunjukkan dinamika kinerja yang signifikan. Sederet capaian administratif berhasil dipertahankan, meski di sisi lain pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan penataan anggaran dan pemenuhan sarana infrastruktur pertanian.

Berikut adalah poin-poin utama rapor kinerja Pemkab Blitar terbaru yang menjadi sorotan publik:

1. Sukses Pertahankan Opini WTP 10 Kali Berturut-turut

Prestasi gemilang kembali dicatatkan Pemkab Blitar dalam hal transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali menganugerahkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)batas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penghargaan ini menjadi raihan ke-10 yang diraih secara berturut-turut oleh Kabupaten Blitar, membuktikan konsistensi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang bersih dan sesuai standar.

2. Langkah Mengejutkan: Meniadakan Rekrutmen CPNS 2026

Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemkab Blitar mengambil keputusan strategis yang cukup berani dengan meniadakan pengusulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun anggaran 2026. Kebijakan ini diambil akibat beban belanja pegawai yang membengkak hingga menyentuh angka 37 persen, melebihi batas ideal yang ditetapkan pusat. Langkah pengetatan ini diambil guna menyelamatkan porsi APBD agar tetap bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, meskipun di sisi lain beberapa unit pelayanan di tingkat kecamatan dilaporkan mulai mengalami kelangkaan pegawai.

3. Dinamika ADD: Penolakan Kenaikan Rp12,5 Miliar oleh Para Kades

Aspek tata kelola anggaran desa sempat memanas setelah sejumlah organisasi kepala desa, termasuk Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar, menyatakan menolak tawaran Pemkab untuk menambah Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp12,5 miliar pada APBD 2026. Para kepala desa menuntut pengembalian pagu ADD menjadi Rp144 miliar seperti tahun 2025 (mengalami penurunan menjadi Rp118 miliar di postur awal 2026). Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Bupati saat ini terus melakukan audiensi guna mencari titik temu agar roda operasional tingkat desa tetap berjalan kondusif.

4. Penguatan Sektor Pertanian Melalui Pompanisasi

Guna menjaga ketahanan pangan dan mengantisipasi dampak musim kemarau di wilayah hilir, kinerja Pemkab Blitar di sektor pertanian mendapat suntikan positif. Pemkab Blitar berhasil mengamankan bantuan sarana irigasi perpompaan (pompanisasi) dari pemerintah pusat. Fasilitas ini langsung didistribusikan ke sejumlah kelompok tani guna mendongkrak produktivitas lahan dan menjaga pasokan air ke areal persawahan secara berkelanjutan.

Catatan Analisis:

Kinerja Pemkab Blitar di tahun 2026 ini mencerminkan masa transisi yang penuh kehati-hatian. Keberhasilan mempertahankan WTP 10 kali berturut-turut memperlihatkan sistem administrasi yang kokoh, namun tantangan riil saat ini berada pada kemampuan kepemimpinan daerah dalam menjembatani aspirasi anggaran tingkat desa (ADD) serta mengelola belanja pegawai yang kian membebani APBD.