Kemacetan di Surabaya Dampak Aksi Buruh pada Malam Natal, Serikat Pekerja Sampaikan Penjelasan dan Permohonan Maaf

Surabaya — Arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Kota Surabaya sempat lumpuh pada malam Natal, Rabu (24/12/2025), akibat aksi unjuk rasa buruh yang memblokade Jalan Basuki Rahmat (Basra) selama sekitar dua jam. Aksi tersebut berdampak pada mobilitas masyarakat, termasuk umat Kristiani yang hendak mengikuti ibadah Misa Natal.

Wakil Sekretaris Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Nuruddin Hidayat, menjelaskan bahwa aksi blokade dilakukan sebagai bentuk kekecewaan buruh terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Menurut Nuruddin, buruh menilai besaran UMP 2026 yang ditetapkan masih jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan UMP 2026 sebesar Rp2.446.880,68, sementara nilai KHL Jawa Timur tercatat sebesar Rp3.575.938 berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menambahkan, upaya audiensi dengan Gubernur Jawa Timur hingga malam hari sebelum aksi tidak membuahkan hasil. Kondisi tersebut mendorong koordinator lapangan aksi mengambil keputusan untuk melakukan pemblokiran jalan sebagai bentuk tekanan agar aspirasi buruh mendapat perhatian.

“Ini yang mendasari kekecewaan teman-teman di lapangan. Audiensi sampai malam tidak terealisasi, sementara harapan kami UMP bisa mendekati KHL,” ujar Nuruddin saat diwawancarai Radio Suara Surabaya, Kamis (25/12/2025).

Sebelumnya, kata Nuruddin, serikat buruh telah melakukan sejumlah dialog dan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak awal pekan. Namun, pertemuan tersebut dinilai tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga buruh memutuskan menggelar aksi unjuk rasa selama tiga hari bertepatan dengan jadwal penetapan UMP dan UMK Jawa Timur 2026.

Di sisi lain, Nuruddin juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas dampak aksi tersebut, khususnya terganggunya lalu lintas pada malam Natal. Ia menegaskan bahwa aksi massa dilakukan sebagai upaya terakhir untuk meningkatkan daya tawar buruh kepada pemerintah.

“Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya pengguna jalan, atas ketidaknyamanan yang terjadi. Bagi kami, setelah dialog tidak membuahkan hasil, aksi massa menjadi satu-satunya cara untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.

(rn-ha)