PROBOLINGGO — Presiden Mahasiswa Universitas Zainul Hasan (UNZAH) Genggong, Mudasir, menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam merespons isu-isu nasional dan lokal. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan di Kantor Organisasi Mahasiswa pada Rabu (19/2). Mudasir mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dampaknya terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.

“Efisiensi anggaran ini perlu dikritisi. Apakah kebijakan ini efektif untuk diterapkan, mengingat ada beberapa instansi dan organisasi yang terdampak, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan yang justru sangat penting,” ujar Mudasir.

Ia menjelaskan, pemotongan anggaran pendidikan mencapai Rp7,29 triliun sebagai imbas dari kebijakan efisiensi anggaran. Padahal, pendidikan dan kesehatan merupakan sektor prioritas untuk membangun generasi unggul.

“Pendidikan dan kesehatan adalah pilar utama kemajuan bangsa. Jangan sampai ambisi negara justru mengorbankan dua sektor ini,” tegasnya.

Mudasir mempertanyakan tujuan dari kebijakan efisiensi anggaran ini.

“Kalau tujuannya untuk meminimalisir korupsi, seharusnya yang dilakukan bukan efisiensi anggaran, melainkan efisiensi jabatan. Indonesia perlu membuat struktur pemerintahan yang lebih ramping agar anggaran tidak terserap secara dominan oleh instansi-instansi tertentu,” paparnya.

Ia mencontohkan, banyak lembaga pemerintah seperti Polri, Kejaksaan, dan TNI yang melakukan simulasi, hal ini memunculkan rasa curiga, terkesan ada semacam cari muka untuk memenangkan tender dalam program makan bergizi gratis (MBG).

“Ini menunjukkan potensi penyalahgunaan dana. Program MBG sangat rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Mudasir menilai, program MBG tidak tepat sasaran dan tidak solutif dalam mengatasi masalah stunting.

“Stunting seharusnya dicegah sejak dini, bahkan sebelum anak masuk sekolah dasar. Program MBG justru lebih banyak menuai kritik karena berpotensi korupsi dan tidak efektif,” jelasnya.

Ia menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan gratis daripada MBG.

“Pendidikan gratis akan lebih berdampak positif. Orang tua tidak perlu mengalokasikan dana besar untuk biaya sekolah, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarga,” ujarnya.

Mudasir juga menyoroti aktivitas pertambangan galian C di Probolinggo yang dinilai merusak lingkungan.

“Banyak perusahaan tambang yang tidak memenuhi standar izin pertambangan, terutama dalam hal upaya kelestarian lingkungan. Reklamasi harus dilakukan sesuai undang-undang agar lingkungan tidak rusak dan masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus mengawasi aktivitas pertambangan secara ketat. “DPR dan instansi terkait harus memastikan bahwa perusahaan tambang tidak merusak lingkungan dan memenuhi hak-hak masyarakat yang terdampak,” ujarnya.

Mudasir mengimbau Presiden Prabowo untuk lebih cermat dalam membuat kebijakan.

“Kami ingin membangun negara yang maju dan sejahtera. Jangan sampai ambisi pemerintah justru mengorbankan rakyat kecil. Kebijakan harus dikaji sedetail mungkin agar tidak menimbulkan ketimpangan,” ujarnya.

Ia juga mengkritik sikap elit politik yang dinilai tidak dewasa dalam merespons kritik.

“Presiden dan menteri harus menunjukkan kedewasaan dalam memimpin, bukan merespons komentar netizen dengan kata-kata yang tidak pantas,” tegasnya.

Mudasir menegaskan, mahasiswa harus aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah.

“Kita tidak boleh antipati terhadap isu-isu nasional dan lokal. Mahasiswa adalah ujung tombak untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengontrol kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, gerakan mahasiswa dan siswa sekolah menengah yang kritis terhadap kondisi sosial merupakan sinyal positif.