SUMENEP – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sumenep menggelar aksi demonstrasi dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), dengan membawa sederet tuntutan terkait kesejahteraan pekerja dan ketimpangan pendidikan di wilayah kepulauan.
Aksi yang digelar di pusat pemerintahan Kabupaten Sumenep itu menjadi bentuk kritik terbuka terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya buruh, guru honorer, dan warga kepulauan.
Ketua DPC GMNI Sumenep menegaskan bahwa momentum Hari Buruh dan Hardiknas tidak boleh hanya dijadikan agenda seremonial tahunan tanpa evaluasi nyata terhadap kondisi sosial masyarakat.
“Realita di lapangan masih menunjukkan buruh yang terpinggirkan dan pendidikan kepulauan yang jauh dari kata layak. Keadilan sosial belum sepenuhnya dirasakan masyarakat kepulauan,” tegasnya dalam orasi.
GMNI menyoroti masih lebarnya kesenjangan fasilitas pendidikan antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep. Mereka menilai banyak sekolah di kepulauan masih minim infrastruktur, akses teknologi, hingga fasilitas penunjang pembelajaran.
Selain itu, nasib guru honorer juga menjadi perhatian serius. Mereka menilai banyak tenaga pendidik yang telah mengabdi bertahun-tahun masih belum mendapatkan kepastian status maupun kesejahteraan yang layak.
Tak hanya sektor pendidikan, GMNI juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Sumenep. Organisasi mahasiswa tersebut menilai pertumbuhan sektor usaha dan pembangunan daerah belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja, terutama pekerja non-formal.
Ketua DPC GMNI Sumenep, Bung Roni, menyebut Upah Minimum Kabupaten (UMK) selama ini belum benar-benar dirasakan oleh banyak pekerja di lapangan.
“Pekerja non-formal seperti buruh harian, pekerja UMKM, hingga sektor jasa kecil masih banyak yang menerima upah jauh di bawah standar. Pemerintah dinilai belum serius menyentuh kelompok pekerja akar rumput,” ujarnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan keselamatan kerja buruh di lapangan.
Wakabid Organisasi DPC GMNI Sumenep, Muhammadun, menilai alat keselamatan kerja kerap hanya digunakan saat dokumentasi proyek berlangsung.
“Keselamatan kerja jangan hanya jadi formalitas administrasi. Buruh proyek bekerja mempertaruhkan keselamatan, tapi upah dan perlindungannya masih minim,” katanya.
Dalam aksi tersebut, GMNI Sumenep membawa sembilan tuntutan utama kepada Pemkab Sumenep, di antaranya:
- Perbaikan infrastruktur pendidikan di wilayah kepulauan.
- Kepastian status guru honorer.
- Optimalisasi insentif guru daerah 3T.
- Pemerataan digitalisasi pendidikan.
- Pengusutan dugaan pungli pengurusan NUPTK.
- Penindakan perusahaan pelanggar UMK.
- Pembukaan ruang dialog ketenagakerjaan.
- Penyusunan Perbup perlindungan pekerja non-formal.
GMNI menegaskan akan terus mengawal isu tersebut hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah.
“Pembangunan tidak boleh hanya terlihat dari proyek fisik. Pemerintah juga harus memastikan keadilan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat kecil benar-benar hadir,” tegas massa aksi.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan kondusif hingga selesai.
