LUMAJANG, Reportasenews.net – Kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Ph.D., bersama Wakil Menteri Dr. Sulaiman Umar ke Kawasan Perhutanan Sosial di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menjadi sorotan.
Kehadiran menteri ini dinilai sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap potensi hutan di Lumajang, yang menawarkan sumber daya lokal bernilai tinggi.
Pj. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, menyambut hangat kedatangan rombongan dari Kementerian Kehutanan dan menyampaikan harapannya untuk masa depan perhutanan sosial di Lumajang.
Menurutnya, kunjungan ini membawa angin segar dan bisa menjadi langkah awal menarik minat investor untuk berkontribusi dalam mengembangkan potensi hutan di daerah tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan Pak Menteri. Ini membuktikan bahwa potensi perhutanan sosial di Lumajang diakui di tingkat nasional,” ujar Indah Wahyuni, penuh semangat.
Lebih lanjut, Pj. Bupati mengungkapkan bahwa Menteri Kehutanan terkesan dengan berbagai hasil dari perhutanan sosial di Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mendukung program nasional makan gizi gratis.
Ia mencontohkan beberapa hasil pangan lokal yang sudah tersedia, seperti talas yang bisa dijadikan beras analog, buah-buahan segar, hingga susu yang semuanya sudah memenuhi kebutuhan program tersebut di Lumajang.
“Semua kebutuhan pangan sehat untuk program makan gizi gratis sudah ada di Lumajang. Kami punya talas yang bisa diolah menjadi beras analog, buah, dan susu segar. Ini adalah aset besar bagi kami,” jelas Indah Wahyuni.
Indah Wahyuni juga menyoroti keberhasilan ekspor kapulaga yang dihasilkan dari kawasan perhutanan sosial di Kecamatan Senduro.
Menurutnya, pencapaian ini menunjukkan bahwa Lumajang memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan dan layak dilirik investor.
“Saya berharap dengan adanya perhatian dari Pak Menteri, semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Lumajang. Potensi ini sangat besar untuk dikembangkan,” tambahnya.
Kehadiran Menteri Kehutanan di Lumajang ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang bergelut di sektor perhutanan sosial.
Perhatian dari pemerintah pusat dinilai sangat penting untuk mendorong pengembangan wilayah dan menciptakan dampak positif bagi perekonomian daerah. ***
