Mendorong SDM dan Ekonomi, Banggar DPRD Sumenep Rampungkan Pembahasan KUA-PPAS 2027

REPORTASE NEWS, Sumenep – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumenep resmi menyelesaikan rangkaian pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2027.

Proses pembahasan maraton yang berlangsung sejak 15 hingga 28 Juli 2026 tersebut mengusung tema pembangunan utama, yakni mendorong SDM yang produktif dan berdaya saing demi ekonomi daerah yang berkualitas.

Laporan hasil pembahasan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, S.H.

Dalam laporannya, Banggar memberikan sembilan poin catatan khusus dan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Salah satu sorotan utama Banggar adalah penguatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD meminta Pemkab tidak sekadar memasang angka optimistis di atas kertas, melainkan harus dibarengi strategi inovatif berbasis potensi riil.
Pemkab didesak melakukan reformasi tata kelola pendapatan melalui digitalisasi pelayanan serta pengawasan ketat di berbagai sektor.

Beberapa potensi yang diminta digarap maksimal antara lain pengelolaan parkir RSUD dr. H. Moh. Anwar hingga sektor pariwisata, budaya, pemuda, olahraga, pendidikan, dan kesehatan.

Di sektor pelayanan masyarakat, Banggar mendorong penyediaan rumah singgah bagi warga kepulauan yang sedang menjalani pengobatan medis di daratan Sumenep.
Pemerintah Daerah juga diminta menambah alokasi anggaran beasiswa dan bantuan pendidikan guna mendongkrak kualitas SDM lokal.
Masalah lingkungan hidup tak luput dari perhatian, di mana Dinas Lingkungan Hidup diminta meningkatkan pelayanan sampah di titik-titik berproduksi tinggi.

Banggar mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak fokus pada penyerapan anggaran semata, tetapi wajib menghasilkan manfaat nyata (outcome) bagi masyarakat.
Perencanaan anggaran pun diminta lebih konsisten agar tidak terlalu sering berganti program di tengah jalan.

Selain itu, Pemkab diharapkan lebih adaptif terhadap tantangan masa depan, seperti pengendalian inflasi, ketahanan pangan, penguatan ekonomi desa, dan pembangunan wilayah kepulauan.