BLITAR — Pemerintah Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor kesehatan masyarakat melalui alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025. Dengan total dana yang diterima sebesar Rp15,2 miliar, fokus utama Pemkab Blitar adalah menjamin akses kesehatan yang merata bagi seluruh warganya.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Murdianto, menjelaskan bahwa mayoritas dana DBHCHT, yaitu sekitar Rp12,6 miliar, akan disalurkan untuk Program Bantuan Iuran Daerah (PBID).
“PBID menjadi program paling prioritas. Dana ini secara khusus membiayai iuran BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu, memastikan mereka tetap memiliki jaminan kesehatan tanpa terkendala biaya,” terang Murdianto.
Selain fokus pada jaminan kesehatan bagi masyarakat prasejahtera, anggaran DBHCHT juga dialokasikan untuk memperkuat sarana dan ketersediaan logistik di fasilitas kesehatan.
Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan: Sejumlah Rp1,68 miliar disiapkan untuk rehabilitasi dan peningkatan sarana di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu).
Pengadaan Obat-obatan: Sebanyak Rp864 juta dialokasikan untuk memastikan ketersediaan dan keamanan stok obat-obatan di seluruh fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Blitar.
Murdianto menyatakan keyakinannya bahwa tambahan anggaran ini akan membuat pelayanan kesehatan di Blitar menjadi lebih cepat, tepat, dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk di pedesaan.
Secara keseluruhan, alokasi DBHCHT Kabupaten Blitar tahun 2025 didistribusikan ke tiga sektor utama dengan porsi sebagai berikut:
- 40 persen untuk sektor Kesehatan
- 50 persen untuk Pemberdayaan Masyarakat
- 10 persen untuk Penegakan Hukum (termasuk upaya penanggulangan peredaran rokok ilegal).
Pemerintah Kabupaten Blitar berharap penyaluran dana DBHCHT ini dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui layanan kesehatan yang lebih baik dan merata.
