PAMEKASAN, Reportasenews.net – Dugaan manipulasi retribusi parkir ilegal yang melibatkan oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pamekasan terus menjadi sorotan.
Pasalnya, hingga kini belum ada tanggapan serius dari Sekretaris Daerah (Sekda) setempat terkait skandal ini, meski laporan dan keluhan terus berdatangan.
Praktik ilegal tersebut diduga melibatkan oknum pegawai Dishub yang memanfaatkan karcis parkir dengan nomor seri yang sama lebih dari sekali, terutama di area Food Colony, Kecamatan Kota.
Sehingga, praktek tersebut dianggap merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengarah pada dugaan tindak korupsi.
Bahkan, sejumlah pengunjung mengaku kerap tidak menerima karcis parkir resmi saat membayar, yang seharusnya menjadi bukti legal pemungutan retribusi.
Salah satu pengelola Food Colony bahkan menyebutkan bahwa oknum koordinator Dishub di lokasi tersebut hingga kini tetap aktif tanpa tindakan tegas, meskipun diduga kuat terlibat dalam skandal tersebut.
“Dugaan kuat karena yang membekingi koordinator Dishub di Food Colony adalah Kabidnya mas,” ungkap salah seorang pengelola Food Colony, Minggu (8/9/2024).
Ketika dikonfirmasi oleh media, Kasi Angkutan Umum hanya menyebutkan bahwa mereka menindaklanjuti permintaan dari pihak Food Colony, tanpa memberikan solusi konkret terkait permintaan pemindahan koordinator Dishub yang diduga terlibat dalam praktik manipulasi karcis.
Hingga berita ini dinaikkan, upaya konfirmasi kepada Achmad Faisol, Sekretaris Daerah Pamekasan, belum membuahkan hasil. Pesan yang dikirim oleh awak media pada Jumat (6/9/24), hingga saat ini juga belum dibaca.
Diberitakan sebelumnya, pihak pengelola Food Colony menegaskan pentingnya penggunaan karcis parkir resmi untuk menjaga transparansi dan mencegah kebocoran retribusi.
Manipulasi karcis yang dilakukan oknum Dishub dinilai merusak integritas pengelolaan parkir dan berpotensi merugikan PAD.
“Hingga saat ini, tidak ada transparansi mengenai pemasukan dari retribusi parkir. Jika dikelola dengan benar, kita bisa mengetahui berapa besar pemasukan daerah dan mengaudit jika ada kecurangan,” kata salah satu pengunjung, Sabtu (31/8/2024).
Kasus ini semakin menimbulkan kekhawatiran mengenai kerugian yang dialami pemerintah daerah akibat tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sementara pihak pengelola Food Colony menyebutkan bahwa selama tiga bulan terakhir, mereka belum mendapatkan tanggapan pasti dari pihak Dishub terkait masalah ini. Bahkan, sempat terjadi insiden adu fisik antara pengelola Food Colony dan pihak Dishub.***
