PROBOLINGGO, Reportasenews.net – Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Semeru Tahun 2024 yang digelar oleh Polres Probolinggo di Lapangan Roxy, depan exit tol Kraksaan, Senin (19/8/2024).
Turut mendampingi Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana, Dandim 0820 Probolinggo Letkol Arm Heri Budiasto dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Probolinggo Ahmad Nuril Alam.
Operasi Mantap Praja Semeru tahun 2024 yang digelar dalam rangka Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 di wilayah hukum Polres Probolinggo ini digelar selama 135 hari mulai 19 Agustus hingga 31 Desember 2024.
Apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Semeru 2024 ini diikuti oleh ratusan personal dari Polres Probolinggo, Kodim 0820 Probolinggo, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan ini diawali dengan pengecekan pasukan oleh Pj Bupati Ugas dan Forkopimda didampingi Kabag Ren Polres Probolinggo AKP Slamet Prayitno selaku Komandan Upacara. Dilanjutkan dengan penyematan pita secara simbolis kepada personal Polres Probolinggo, Kodim 0820 Probolinggo dan Satpol PP Kabupaten Probolinggo.
Usai apel dilanjutkan dengan pengecekan sarana dan prasarana kendaraan dinas oleh Pj Bupati Ugas, Forkopimda dan sejumlah OPD yang terlibat dalam pengamanan Pilkada tahun 2024. Serta pelepasan parade kendaraan dinas yang akan mengamankan seluruh tahapan Pilkada tahun 2024.
Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto saat membacakan sambutan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan pelaksanaan demokrasi di Provinsi Jawa Timur pada era saat ini bertumpu pada upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi pada tingkat provinsi.
Hal tersebut diwujudkan antara lain dengan penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Selain itu, demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaraan berbagai agenda masyarakat dalam berdemokrasi, seperti penyampaian pendapat di muka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh publik dengan salah satu contoh Pilkada serentak tahun 2024,” katanya.
Oleh sebab itu, Pilkada dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi. Hal ini karena masyarakat Provinsi Jawa Timur diajak untuk ikut serta menentukan pemimpinnya pada periode mendatang.
“Dalam kaitan tersebut, Provinsi Jawa Timur akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi Pilkada tahun 2024 yang tahapannya akan berlansung tidak lama lagi,” jelasnya.
Menurutnya, Pilkada tahun 2024 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan pesta demokrasi secara serentak dalam tahun yang sama. Yakni pemilihan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dan pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
“Meskipun tahapan Pilkada tersebut belum berlangsung namun demikian gegap gempita pesta demokrasi tersebut sudah mulai dirasakan saat ini. Hal ini terlihat beberapa tokoh mulai bermunculan dan diusung sebagai calon orang nomor satu di Provinsi Jawa Timur maupun di daerah-daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur,” terangnya.
Dalam kacamata kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan, negatif campaign serta penyebaran hoax dan hate speech yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
“Melihat tingginya kerawanan pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 tersebut, maka Polda Jawa Timur beserta jajaran menyelenggarakan operasi kepolisian kewilayahan “Mantap Praja Semeru 2024” yang akan dilaksanakan Polda Jatim dan satwil jajaran dengan didukung oleh TNI, instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya dalam rangka pengamanan tahapan Pilkada,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan beberapa penekanan kepada para peserta apel gelar pasukan. Yakni, perkuat soliditas dan sinergisitas TNI dan Polri guna mewujudkan pilkada yang aman, lancar dan damai. Jaga netralitas Polri dan TNI serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan pilkada.
“Kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini. Serta gelorakan deklarasi pilkada damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada. Lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional melalui sentra gakkumdu maupun potensi pelanggaran hukum lainnya guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif,” pungkasnya. ***
