BeritaPolitik

Pesantren di Sumenep Bantah Dukung Paslon di Pilkada 2024

760
×

Pesantren di Sumenep Bantah Dukung Paslon di Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini
Flayer yang mengklaim dukungan dari beberapa pesantren
Foto: Flayer yang mengklaim dukungan dari beberapa pesantren, @by_reportasenews.net

SUMENEP, Reportasenews.net – Menjelang Pilkada Sumenep 2024 yang tinggal 55 hari lagi, dukungan kepada pasangan calon (paslon) kerap menjadi isu hangat, terutama terkait keterlibatan pesantren dalam kontestasi politik.

Namun, baru-baru ini beredar flayer yang mengklaim dukungan dari beberapa pesantren untuk pasangan KH. Ali Fikri Warits dan KH. Muh Unais Ali Hisyam tersebut dibantah oleh sejumlah pesantren melalui pernyataan resmi dari alumni.

Alumni dari Pondok Pesantren Mathlabul Ulum Jambu dan Pondok Pesantren Aqidah Usymuni Terate secara tegas menolak klaim tersebut.

Sekretaris Alumni Ponpes Aqidah Usymuni, Herman, menyampaikan klarifikasi terkait flayer yang viral di berbagai grup WhatsApp.

“Kami menyesalkan beredarnya flayer yang mengatasnamakan dukungan tanpa izin dari pesantren. Pesantren Aqidah Usymuni hingga saat ini masih dalam proses tabayyun (klarifikasi) terkait dukungan pada Pilkada 2024,” ujar Herman dalam surat pernyataan resminya.

Dalam klarifikasinya, Pesantren Aqidah Usymuni menegaskan beberapa poin penting, diantaranya menjaga marwah pesantren dengan berasaskan kebangsaan dan kemaslahatan umat, serta mengutamakan musyawarah dalam menentukan sikap politik.

Selain itu, mereka menghormati setiap tamu yang datang bersilaturahmi sesuai ajaran Islam, namun menolak dukungan politik tanpa musyawarah.

Nama Pesantren yang dicatut dukung salah satu Paslon, @by_reportasenews.net
Foto: Nama Pesantren yang dicatut dukung salah satu Paslon, @by_reportasenews.net

Sikap serupa juga disampaikan oleh Ketua Alumni Ponpes Mathlabul Ulum, Hamdan, mengaku terkejut dengan pencatutan nama pesantren dalam flayer dukungan untuk paslon tertentu.

“Kami tidak pernah memberikan dukungan pada paslon mana pun. Bahkan, nama pesantren dicatut tanpa izin dari pengasuh atau alumni,” tegasnya.

Hamdan berharap, pihak yang terlibat dalam penyebaran flayer tersebut segera memberikan klarifikasi demi menjaga kondusivitas Pilkada.

“Sebagai santri dan alumni, etika politik harus diutamakan daripada kepentingan politik sesaat yang bisa merugikan pesantren,” pungkasnya.***

“Banner