SUMENEP, Reportasenews.net – Konferensi Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Sumenep yang berlangsung di Pondok Pesantren Putri 1 Al-Amien Prenduan, Kecamatan Pragaan (20/10/2024), diwarnai protes keras dari sejumlah peserta.
Mereka menilai proses pemilihan ketua pada konferensi empat tahunan tersebut tidak berjalan sehat, dengan dugaan adanya upaya memaksakan aklamasi untuk petahana, Qumri Rahman.
“Pimpinan sidang sama sekali tidak merespons interupsi dari banyak peserta terkait syarat pencalonan,” ujar Hafidz, Sekretaris PAC GP Ansor Pragaan.
Ia menjelaskan bahwa pimpinan sidang bersikeras memberlakukan syarat dukungan dari 10 PAC dan 75 ranting, sementara aturan organisasi GP Ansor (PO) seharusnya hanya mengharuskan dukungan dari 4 PAC dan 20 ranting.
Hafidz mencurigai adanya skenario agar Qumri Rahman, Ketua PC GP Ansor periode 2020-2024, kembali menjabat untuk periode 2024-2028 tanpa pemilihan.
“Ini jelas mencederai hak-hak kader lain yang juga ingin mencalonkan diri,” lanjutnya.
Menurut Hafidz, pemaksaan aklamasi ini bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Ansor, yang selalu menjunjung tinggi hak-hak kader.
“Tidak ada satupun tokoh NU atau Ansor yang mengajarkan untuk melukai hak-hak kadernya. Hak-hak kader harus dihormati, sebagaimana menjaga iman di dada,” tegasnya.
Hafidz berharap Konferensi Cabang ke-X GP Ansor Sumenep bisa mengikuti aturan yang berlaku, baik Peraturan Organisasi (PO) maupun Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT), agar hasil konferensi sah dan kredibel.
Terlebih, pimpinan sidang yang dipimpin oleh Abdussalam dan Zulkarnain, Wakil Bendahara Umum PP GP Ansor, seharusnya memberikan contoh untuk taat pada aturan organisasi.
“Namun, mereka malah memaksakan tata tertib yang tampaknya sudah diatur sedemikian rupa untuk menjegal calon-calon lain,” tutup Hafidz.
Atas kejadian ini, Hafidz meminta Pimpinan Pusat GP Ansor segera meninjau ulang jalannya konferensi dan mempertimbangkan pemberian sanksi kepada pimpinan sidang yang dinilai melanggar aturan organisasi dan merampas hak-hak kader. ***
