SAMPANG, Reportasenews.net – Diskusi publik bertema “UHC Milik Siapa” yang digelar oleh DPD KNPI Sampang, Madura, Jawa Timur pada Jum’at (23/8/24) menarik kembali perhatian publik terkait program Universal Health Coverage (UHC).
Acara itu berlangsung di Aula Hotel Panglima, dengan keterlibatan berbagai unsur seperti Organisasi Kepemudaan, DPK KNPI di 14 kecamatan, LSM, serta komunitas masyarakat lainnya.
Diskusi ini diresmikan oleh Sekretaris DPD KNPI Sampang, Wafie Anas, dan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Moh Iqbal Fathoni (Anggota Komisi 1 DPRD Sampang), dr Abdullah Najich (Kepala Dinas Kesehatan dan KB), dr Bhakti Setyo Tunggal (Plt Direktur RSUD dr Muhammad Zyn).
Diskusi juga dihadiri Ari Udiyanto (Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan), Hurun A’in (Kepala BPPKAD), serta Nasrul dari Dinsos dan PPPA dan perwakilan dari Bappelitbangda Sampang.
Moh Iqbal Fathoni, yang akrab disapa Bung Fafan, mengulas sejarah perjalanan UHC.
Menurutnya, UHC adalah program nasional yang bertujuan memberikan akses pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
“UHC ini adalah program nasional, bukan kebijakan khusus Pemerintah Daerah,” tegasnya.
Sejak 2017, sejumlah elemen masyarakat, termasuk Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), telah mengusulkan pelaksanaan UHC di Sampang.
Namun, keterbatasan anggaran dan regulasi menghambat implementasi program tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan, dr Abdullah Najich, memaparkan teknis implementasi UHC di fasilitas kesehatan yang ada, serta menegaskan bahwa program UHC masih berlaku di Kabupaten Sampang.
Dr Bhakti Setyo Tunggal, Plt Direktur RSMZ, turut memastikan bahwa rumah sakitnya tetap melayani pasien UHC.
Sisi lain, Ari Udiyanto dari BPJS Kesehatan menjelaskan lebih lanjut tentang peran dan fungsi BPJS dalam mendukung pelaksanaan UHC, terutama di Kabupaten Sampang.
Hal menarik diungkap Nasrul dari Dinsos dan PPPA terkait data pengguna UHC.
Kepala BPPKAD, Hurun A’in, memaparkan bahwa sejak pemberlakuan UHC di Sampang, Pemkab telah mengalokasikan anggaran khusus. Namun, perlu dilakukan evaluasi terkait data penerima manfaat UHC yang tidak akurat.
“Dana untuk UHC sudah disediakan, tapi perlu evaluasi karena adanya data ganda, penduduk yang sudah meninggal, dan migrasi yang berdampak pada beban hutang Pemkab ke BPJS,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun ada permasalahan, Pemkab Sampang tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk UHC karena program ini menjadi prioritas.
Ketua Pelaksana kegiatan, Mahfudz, menjelaskan bahwa diskusi tersebut bertujuan untuk menjawab keresahan masyarakat terkait kebijakan UHC yang sempat berubah-ubah.
“Masyarakat sempat resah dengan kebijakan yang terkesan mempersulit akses UHC, meski kemudian dikembalikan ke esensi awal program,” ucapnya.
Syamsudin, mantan Anggota DPRD Sampang, kembali menegaskan bahwa UHC adalah program nasional yang harus tetap berjalan di bawah kepemimpinan siapa pun.
“Siapapun pemimpin daerahnya, UHC tetap ada karena menjadi skala prioritas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Sampang merupakan yang pertama kali menerapkan UHC di Madura, namun program itu tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD Kabupaten.
“Diskusi ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi terhadap data penerima manfaat UHC, serta memastikan anggaran tetap tersedia untuk pelayanan kesehatan gratis yang lebih baik bagi masyarakat,” tutupnya.***
