SUMENEP — Forum Badan Kajian Strategis (BAKIS) Kecamatan Guluk-Guluk mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Sumenep, Kamis (21/5/2026), guna menggelar audiensi terkait dugaan persoalan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Guluk-Guluk.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan masyarakat mendesak Inspektorat agar membuka hasil audit secara transparan dan memberikan kepastian penanganan terhadap laporan yang telah disampaikan masyarakat.
Koordinator BAKIS, Ahmad Subli, mengatakan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap laporan yang telah masuk.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses pengawasan yang sedang berjalan.
“Kami hanya ingin memastikan laporan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti secara serius, transparan, dan jelas. Sebagai pelapor, masyarakat juga berhak mengetahui perkembangan maupun hasil audit yang dilakukan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kedatangan Forum BAKIS bukan untuk mengintervensi proses pemeriksaan, melainkan mendorong adanya akuntabilitas dan keterbukaan dalam penanganan dugaan persoalan penggunaan anggaran desa.
Menanggapi hal tersebut, Pengendali Teknis Urusan Pengaduan Inspektorat Kabupaten Sumenep, Amirul Fatoni, menyatakan pihaknya tetap berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, Inspektorat akan melakukan analisis awal sebelum turun langsung ke lapangan guna melakukan investigasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
“Kami tetap berkomitmen menyelesaikan setiap aduan masyarakat. Namun, semua proses harus dilakukan sesuai regulasi dan mekanisme yang berlaku,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa penanganan laporan dilakukan secara bertahap karena Inspektorat saat ini juga menangani sejumlah pelimpahan laporan dari aparat penegak hukum lainnya.
Meski demikian, pihaknya memastikan komunikasi dengan pelapor tetap dilakukan secara intensif, termasuk terkait perkembangan penanganan perkara, pemanggilan pihak terkait, hingga proses pemeriksaan lapangan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pelapor terkait progres maupun tahapan penyelesaian laporan,” jelasnya.
Sementara itu, masyarakat berharap Inspektorat dapat menjaga independensi dan transparansi dalam proses audit agar kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas internal pemerintah tetap terjaga.
Forum BAKIS menegaskan akan terus mengawal proses penanganan laporan tersebut hingga tuntas dan siap melaporkan apabila ditemukan dugaan pelanggaran lain di lapangan.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai selesai demi memastikan pengawasan anggaran desa berjalan transparan dan akuntabel,” tegas Ahmad Subli.
