BeritaPeristiwa

Desak Sanksi Tegas, Ketua Dear Jatim Soroti Bisnis Rokok Ilegal: Harus Dihentikan dari Akar

284
×

Desak Sanksi Tegas, Ketua Dear Jatim Soroti Bisnis Rokok Ilegal: Harus Dihentikan dari Akar

Sebarkan artikel ini
Ketua Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim) Korda Sumenep, Mahbub Junaidi,
Foto: Ketua Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim) Korda Sumenep, Mahbub Junaidi, @by_reportasenews.net

SUMENEP, Reportasenews.net – Peredaran rokok ilegal terus menjadi ancaman serius bagi Indonesia, di balik keuntungan besar yang diraup oleh para pelaku usaha ilegal, tersembunyi dampak buruk bagi masyarakat dan penerimaan negara.

Ketua Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim) Korda Sumenep, Mahbub Junaidi, secara tegas menyuarakan perlunya penindakan keras bagi para pengusaha rokok ilegal.

Mahbub menegaskan bahwa hukuman penjara yang berat adalah langkah efektif untuk memutus rantai peredaran rokok ilegal di Indonesia.

“Pengusaha rokok ilegal adalah otak utama operasi ini. Mereka yang mengendalikan produksi, distribusi, hingga pemasaran rokok ilegal. Jika mereka ditindak tegas, rantai pasok bisa diputus secara signifikan,” ujar Mahbub Junaidi, Minggu (27/10/2024).

Namun, Mahbub menyayangkan sikap Aparat Penegak Hukum (APH) yang terkesan tebang pilih.

Ia menyoroti kasus pengusaha berinisial HM di Kabupaten Sumenep yang diduga lolos dari jeratan hukum, sementara warung-warung kecil dan sopir yang terlibat dalam distribusi rokok ilegal justru menjadi sasaran utama penindakan.

“Hukuman tegas bagi pengusaha akan memberi efek jera yang kuat. Para kurir dan pengecer sering kali adalah orang-orang yang dipaksa atau tidak sepenuhnya memahami konsekuensi perbuatan mereka,” tegas Mahbub.

Mahbub juga menambahkan bahwa pemberantasan rokok ilegal tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga sebagai langkah perlindungan terhadap masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperhatikan dampak sosial dan ekonomi kebijakan ini, khususnya bagi pelaku ekonomi kecil.

“Pemerintah juga harus memberikan bantuan hukum kepada sopir atau pemilik warung kecil yang diduga dikriminalisasi oleh oknum penegak hukum,” pungkasnya. ***