SUMENEP, Reportasenews.net – Kabupaten Sumenep kini tengah menghadapi lonjakan peredaran rokok ilegal, yang semakin mengkhawatirkan di berbagai pelosok daerah, Senin (4/11/2024).
Fenomena ini memicu kritikan keras dari kalangan akademisi dan aktivis yang mempertanyakan efektivitas pengawasan dan tindakan tegas dari pihak berwenang terhadap peredaran produk ilegal tersebut.
Divisi Advokasi Dear Jatim, Farah Adibah, mengungkapkan bahwa pengusaha rokok ilegal adalah otak di balik seluruh rantai produksi hingga distribusi barang haram tersebut.
“Pengusaha rokok ilegal adalah kunci dari semua operasi ini. Mereka mengendalikan produksi, distribusi, hingga pemasaran rokok tanpa izin. Dengan menindak tegas mereka, rantai pasok rokok ilegal dapat diputus secara signifikan,” ujar Farah.
Sayangnya, aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Sumenep justru dinilai tidak konsisten.
Farah juga menyoroti bahwa APH seolah menutup mata terhadap pengusaha berinisial HM yang diduga berperan besar dalam distribusi rokok ilegal di daerah tersebut.
Ironisnya, tindakan keras hanya diterapkan terhadap warung kelontong kecil yang menjual rokok tanpa pita cukai dan sopir yang membawa barang tersebut.
“Hukuman tegas terhadap pengusaha akan memberikan efek jera yang lebih kuat. Kurir dan pengecer seringkali hanya korban yang terjebak dalam sistem ini atau bahkan tidak memahami dampak buruk perbuatannya,” tegasnya.
Rokok tanpa pita cukai kini kian mudah dijumpai di kios-kios dan warung kecil hingga pasar tradisional di Sumenep.
Farah menyayangkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap peredaran rokok ilegal tersebut.
“Sepertinya pemerintah seolah menutup mata. Padahal, dampaknya bukan hanya merugikan ekonomi daerah, tetapi juga membahayakan masyarakat. Kami berharap masalah ini segera diatasi dengan tindakan konkret,” katanya.
Lebih lanjut, Farah mengingatkan bahwa janji-janji pemerintah untuk bersinergi dengan APH seringkali sekadar retorika politik di musim kampanye.
“Sudah terlalu sering masyarakat mendengar janji pemerintah untuk menindak tegas peredaran rokok ilegal saat kampanye. Tapi setelah itu, tidak ada tindakan nyata. Kami berharap pemimpin baru nanti benar-benar berani mengambil langkah tegas dan efektif untuk menekan peredaran rokok ilegal ini,” tambahnya.
Menjelang pemilihan bupati yang semakin dekat, harapan besar diletakkan pada calon yang berani menghadapi masalah rokok ilegal dengan penegakan hukum yang konsisten.
Farah pun berharap, siapapun pemimpin yang terpilih nanti, akan membawa perubahan nyata demi kesejahteraan masyarakat dan daerah.
“Pemerintah juga harus memberikan bantuan hukum kepada sopir atau pemilik warung kecil yang menjadi korban kriminalisasi oleh oknum penegak hukum,” pungkasnya. ***
