SUMENEP, Reportasenews.net – Selama kurang lebih empat tahun terakhir, produsen rokok tanpa cukai di Madura semakin berkembang pesat, khususnya di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep.
Fenomena ini mencerminkan prospek pasar yang sangat menjanjikan bagi industri rokok ilegal di kedua kabupaten yang berdampingan tersebut.
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura melaporkan bahwa produksi rokok ilegal melonjak, bahkan kini sudah menjalar luar biasa dikalangan hingga pelosok.
Ketika ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan, para produsen rokok ilegal justru meraup keuntungan yang signifikan.
Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai persoalan pun melanda para pelaku yang terlibat dalam sirkulasi peredaran rokok ilegal di berbagai penjuru kota di Indonesia.
Persoalan ini seakan terdegradasi dengan sendirinya, dengan praktik aji mumpung oleh oknum petugas yang memiliki otoritas dalam pencegahan rokok ilegal semakin marak.
Di beberapa daerah, oknum-oknum tersebut tidak segan melakukan praktik transaksional dengan para pelaku, tentunya dengan nominal yang fantastis.
Saat ini, keterlibatan oknum-oknum berwenang dalam praktik backing-membackingi para produsen rokok ilegal di Madura terus berlangsung.
Mirip sindikat jaringan peredaran narkoba, jaringan peredaran rokok ilegal juga melibatkan beberapa pejabat teras yang terindikasi menjadi backing dari konstruksi peredaran rokok ilegal ini.
Pejabat-pejabat tersebut menjadi penjamin dan sandaran para pelaku industri rokok ilegal di Madura untuk terus memproduksi rokok ilegal dalam skala besar, memanfaatkan momentum demi kepentingan politik mereka.
Dampak dari praktik ini adalah adanya pembiaran terhadap tindakan yang menyalahi aturan di tengah-tengah negara hukum Indonesia, yang berdampak pada kebocoran pendapatan negara dari sektor penerimaan pajak cukai tembakau.
Namun, sisi positifnya adalah hasil panen tembakau lebih maksimal dan penyerapan tenaga kerja yang meningkat, sehingga industri produksi tembakau hingga produksi rokok ilegal semakin subur.
Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
