Dilema Dapur SPPG Di Kepulauan Sapeken Sumenep Jawa Timur: Tuntutan Efisiensi Berhadapan Dengan Mahalnya Biaya Logistik

REPORTASE, Sumenep — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan kepatuhan terhadap petunjuk teknis, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kepulauan harus berhadapan dengan kondisi geografis dan biaya operasional yang berbeda dari dapur MBG di wilayah daratan.

Persoalan ini memunculkan dilema bagi Kepala SPPG, Koordinator Kecamatan (Korcam), Koordinator Kabupaten (Korkab), hingga Koordinator Wilayah (Korwil). Mereka dituntut memastikan program berjalan sesuai ketentuan, tetapi pada saat yang sama harus menghadapi kebutuhan riil di lapangan yang belum tentu terakomodasi secara memadai oleh standar pembiayaan yang berlaku.

Sapeken Bukan Daratan, Tantangan Logistiknya Berbeda

Secara administratif, Kepulauan Sapeken merupakan bagian dari Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Namun, secara geografis, wilayah ini terdiri atas pulau-pulau yang tersebar di kawasan perairan dengan karakteristik akses dan distribusi berbeda dari daratan Sumenep maupun Madura.

Sejumlah pulau di kawasan ini berada dalam bentang geografis yang relatif dekat dengan kawasan Bali, Nusa Tenggara Barat, hingga jalur menuju Sulawesi. Meski demikian, kedekatan geografis tersebut tidak otomatis membuat akses logistik menjadi mudah. Ketersediaan transportasi, rute pengiriman, kondisi laut, dan sumber pasokan tetap menjadi faktor penentu.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap pelaksanaan MBG. Sebagian besar kebutuhan bahan pangan, seperti telur, ayam, sayuran, dan berbagai komoditas lainnya, harus didatangkan dari daratan Sumenep. Bahan pangan tersebut tidak hanya dibeli, tetapi juga harus melewati proses pengangkutan dan distribusi sebelum dapat digunakan oleh dapur.

Akibatnya, harga bahan pangan yang dibayarkan di dapur berpotensi lebih tinggi daripada harga di daerah asal. Selisih tersebut perlu dihitung secara objektif berdasarkan bukti transaksi dan biaya distribusi yang wajar.

Jumlah Penerima Manfaat Terbatas, Beban Operasional Tetap Ada

Tantangan berikutnya adalah jumlah penerima manfaat yang relatif kecil. Banyak dapur MBG di kawasan Sapeken diperkirakan melayani sekitar 1.000–1.500 penerima manfaat, sementara sejumlah pulau hanya memiliki penerima manfaat dalam jumlah ratusan.

Jumlah tersebut memengaruhi kemampuan dapur dalam menanggung biaya tetap. Kebutuhan tenaga kerja, peralatan, sanitasi, pemeliharaan, dan distribusi tidak selalu turun sebanding dengan berkurangnya jumlah porsi.

Pada saat yang sama, dapur harus memastikan makanan tersedia tepat waktu dan memenuhi standar keamanan pangan. Ketika penerima manfaat berada di pulau berbeda, distribusi membutuhkan perencanaan tersendiri dan, pada rute tertentu, penggunaan perahu atau speedboat.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah standar pembiayaan yang diterapkan sudah cukup menggambarkan kebutuhan dapur dengan kapasitas relatif kecil di wilayah kepulauan?

Biaya Distribusi Laut Tidak Bisa Disamakan Begitu Saja dengan Mobil

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah perhitungan biaya distribusi. Pengiriman makanan menggunakan mobil di daratan memiliki karakteristik berbeda dari pengiriman menggunakan perahu atau speedboat di wilayah kepulauan.

Transportasi laut memiliki kebutuhan bahan bakar, karakteristik mesin, biaya awak, pemeliharaan, dan risiko perjalanan yang perlu diperhitungkan sesuai kondisi rute. Cuaca dan kondisi perairan juga dapat memengaruhi waktu pengiriman.

Dalam kondisi tertentu, speedboat diperlukan untuk mendukung ketepatan waktu distribusi dan menjaga makanan tetap memenuhi persyaratan keamanan pangan selama perjalanan.

Karena itu, apabila batas biaya distribusi sebesar Rp100.000 per hari diterapkan pada rute tertentu, kecukupannya perlu diuji melalui data perjalanan dan pengeluaran aktual. Angka tersebut tidak dapat dinyatakan cukup atau tidak cukup tanpa melihat jarak, frekuensi perjalanan, konsumsi bahan bakar, serta ketentuan komponen biaya yang diperbolehkan.

Standar biaya transportasi darat tidak semestinya digunakan secara otomatis untuk menilai kebutuhan transportasi laut tanpa kajian yang sesuai.

Dilema Kepala SPPG dan Para Koordinator

Tuntutan efisiensi anggaran merupakan bagian penting dari tata kelola program pemerintah. Setiap pengeluaran harus memiliki dasar, mengikuti ketentuan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, ketika standar pembiayaan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi geografis, pelaksana di lapangan dapat menghadapi kesulitan. Mereka harus menjaga kelancaran pelayanan, memenuhi kebutuhan distribusi, dan mengelola tenaga kerja, sementara setiap pengeluaran tetap dibatasi oleh aturan yang berlaku.

Jika kebutuhan riil melebihi anggaran yang tersedia, pengelola tidak dapat begitu saja menambah pengeluaran tanpa dasar dan persetujuan yang sah. Sebaliknya, jika seluruh kegiatan dipaksakan mengikuti batas biaya yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, keberlangsungan operasional juga berpotensi terganggu.

Kondisi tersebut dapat menjadi dilema bagi Kepala SPPG, Korcam, Korkab, dan Korwil. Mereka memerlukan kepastian mengenai komponen biaya yang diperbolehkan, mekanisme penyesuaian, serta prosedur pengajuan apabila ditemukan selisih antara pagu dan kebutuhan riil.

Ancaman terhadap Relawan dan Kelangsungan Pelayanan

Keterbatasan biaya operasional juga berpotensi berdampak terhadap kebutuhan tenaga kerja. Dapur MBG membutuhkan tenaga untuk menyiapkan bahan, memasak, mengemas, menjaga kebersihan, serta mendistribusikan makanan.

Apabila anggaran untuk komponen yang diperbolehkan tidak mencukupi, pengelola dapat menghadapi tekanan untuk mengurangi pengeluaran. Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah berkurangnya tenaga relawan yang dapat dibiayai atau meningkatnya beban kerja tenaga yang tersisa.

Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut berpotensi mengganggu ritme produksi, ketepatan waktu distribusi, dan kelancaran pelayanan kepada penerima manfaat.

Pada akhirnya, dampak yang perlu dihindari bukan hanya kesulitan pengelola dapur, melainkan terganggunya layanan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan masyarakat di pulau-pulau yang aksesnya terbatas.

BGN Pusat Diharapkan Mengevaluasi Kondisi Riil Kepulauan

Persoalan tersebut mendorong perlunya evaluasi terhadap penerapan indeks kemahalan bahan baku dan standar biaya operasional di Kepulauan Sapeken.

Evaluasi perlu dilakukan dengan membandingkan harga bahan pangan di daratan Sumenep dengan harga setelah bahan tiba di dapur, menghitung biaya distribusi laut berdasarkan rute aktual, serta menilai struktur biaya dapur dengan jumlah penerima manfaat yang relatif kecil.

Status suatu wilayah yang tidak termasuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk menilai apakah biaya logistiknya setara dengan wilayah daratan. Sebaliknya, usulan penyesuaian tetap harus mengikuti kriteria resmi dan didukung bukti yang dapat diverifikasi.

BGN pusat diharapkan membuka ruang evaluasi bersama pemerintah daerah dan pengelola SPPG untuk mengetahui apakah standar yang berlaku telah memadai bagi wilayah kepulauan seperti Sapeken.

Jika ditemukan kesenjangan yang nyata, diperlukan mekanisme penyesuaian yang jelas, transparan, dan sesuai ketentuan agar pelaksana tidak terjebak antara tuntutan efisiensi dan kebutuhan pelayanan.

Efisiensi Harus Berjalan Bersama Keadilan Pembiayaan

Program MBG merupakan program nasional yang manfaatnya harus dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah, termasuk pulau-pulau yang menghadapi tantangan geografis.

Kesamaan standar administrasi dan akuntabilitas tetap diperlukan. Namun, perhitungan kebutuhan anggaran perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi geografis, harga bahan pangan, biaya distribusi, serta jumlah penerima manfaat.

Dilema dapur SPPG di Kepulauan Sapeken menjadi pengingat bahwa keberhasilan program nasional tidak cukup diukur dari tersedianya pagu anggaran. Kebijakan juga perlu memastikan bahwa anggaran tersebut realistis untuk menjalankan pelayanan di lapangan.

Efisiensi bukan sekadar membatasi pengeluaran, melainkan memastikan setiap rupiah digunakan secara tepat tanpa mengabaikan kebutuhan nyata.

BGN pusat diharapkan dapat meninjau kondisi Kepulauan Sapeken secara langsung dan menjadikan data lapangan sebagai dasar evaluasi. Dengan demikian, pelayanan MBG dapat berlangsung secara berkelanjutan, tenaga pelaksana memperoleh kepastian dalam menjalankan tugas, dan anak-anak di pulau-pulau Sapeken tetap mendapatkan hak mereka atas layanan makanan bergizi..