Pidato Kenegaraan HUT ke-81 RI, Prabowo Paparkan Capaian Pemerintah dan Tantangan Nasional

Probolinggo — DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna untuk mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut dihadiri Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta para camat di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Pidato Presiden Prabowo disaksikan secara virtual setelah rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI yang menjadi bagian dari agenda kenegaraan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan sejumlah capaian pemerintah sekaligus mengakui masih terdapat berbagai persoalan nasional yang belum terselesaikan. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh menganggap seluruh target telah tercapai.

“Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai atau seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum,” ujar Prabowo.

Presiden menyebut pemerintah selama 663 hari masa kerja telah menetapkan 121 kebijakan transformatif. Kebijakan tersebut, menurutnya, diarahkan untuk memperkuat kepentingan nasional, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kemandirian Indonesia.

Sektor pangan menjadi salah satu capaian yang disorot. Pemerintah mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Pemerintah juga melakukan penyederhanaan tata kelola pupuk dengan menghapus atau memangkas 145 aturan serta menurunkan harga pupuk hingga 20 persen. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

“Bangsa yang kuat harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” kata Prabowo.

Di sektor energi, pemerintah menempatkan penerapan biodiesel B50 sebagai salah satu strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Presiden menyebut Indonesia sejak 1 Juli 2026 tidak lagi mengimpor solar dan memperkirakan penghematan devisa mencapai sekitar Rp170 triliun.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional juga menjadi bagian dari evaluasi pemerintah. Prabowo menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen dan pertumbuhan semester pertama berada pada level 5,45 persen.

Namun, Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dinilai dari angka investasi. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan pembangunan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Pada sektor BUMN, pemerintah juga melakukan restrukturisasi dengan menutup sejumlah perusahaan yang dinilai tidak lagi diperlukan. Dari ribuan BUMN beserta anak dan cucu perusahaan yang teridentifikasi, pemerintah menyebut 290 perusahaan telah ditutup. Jumlah BUMN yang dipertahankan ditargetkan berada di kisaran 300 perusahaan, dengan potensi penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun.

Dalam pembangunan sumber daya manusia, pemerintah menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program perlindungan sosial sebagai bagian dari investasi jangka panjang.

Prabowo menyebut program perbaikan sekolah telah menjangkau puluhan ribu satuan pendidikan. Selain itu, sebanyak 182 Sekolah Rakyat telah dibuka dalam bentuk sekolah permanen maupun rintisan.

“Ketidakmampuan tidak boleh menjadi warisan. Kesempatanlah yang harus kita wariskan,” tegasnya.

Persoalan pengelolaan sumber daya alam juga menjadi perhatian pemerintah. Prabowo menegaskan penertiban terhadap aktivitas pertambangan ilegal, kawasan hutan, perkebunan, hingga perdagangan komoditas strategis akan terus dilakukan.

Menurutnya, pengelolaan kekayaan alam harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Di sisi lain, Presiden mengingatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan besar yang harus diselesaikan, antara lain pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, pencegahan kebocoran anggaran, penindakan pertambangan ilegal, serta pemberantasan penyelundupan.

Prabowo menegaskan pemerintah harus memastikan keberadaan negara benar-benar dirasakan masyarakat melalui keadilan dan peningkatan kesejahteraan.

“Tugas kita bukan sekadar menjaga Republik ini tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan Republik ini hadir untuk menghadirkan keadilan, menghadirkan kemakmuran untuk semua orang,” pungkasnya.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan daerah dalam mengikuti agenda kenegaraan sekaligus menyimak arah kebijakan pemerintah pusat menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

(rn-ha)