TULUNGAGUNG – Skandal korupsi yang menyeret Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW), kian mengarah pada praktik yang lebih sistematis dan terstruktur. Tidak hanya memeras Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Gatut kini diduga kuat ikut mengatur proyek strategis di sektor kesehatan, termasuk pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Iskak.
Temuan terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengindikasikan adanya intervensi langsung dalam proses tender. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa tersangka diduga “menitipkan” vendor tertentu agar dimenangkan dalam proyek pengadaan.
“Yang bersangkutan diduga mengatur pemenang pengadaan alat kesehatan dengan cara menitipkan vendor,” tegas Asep dalam konferensi pers.
Intervensi tersebut tidak berhenti pada pengadaan alat kesehatan. Penyidik juga menemukan indikasi bahwa Gatut turut mengatur proyek jasa penunjang rumah sakit, seperti:
- Cleaning service
- Satuan pengamanan (security)
Vendor-vendor yang diduga memiliki kedekatan dengan tersangka disebut mendapatkan “jalur khusus” untuk memenangkan proyek-proyek tersebut.
Praktik ini memperkuat dugaan bahwa sistem pengadaan di lingkungan pemerintah daerah telah dikondisikan untuk kepentingan tertentu, bukan berdasarkan mekanisme yang transparan dan kompetitif.
Kasus ini menjadi semakin serius setelah KPK menetapkan Gatut bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung.
Pola yang terungkap menunjukkan:
- Pengondisian proyek
- Penarikan fee dari OPD
- Intervensi sektor strategis (kesehatan)
Artinya, dugaan korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk jaringan praktik kekuasaan yang sistematis.
Usai menjalani pemeriksaan, Gatut tampak mengenakan rompi oranye saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Dalam kondisi tangan terborgol, ia memilih irit bicara.
“Mohon maaf,” ucapnya singkat, tanpa menjawab pertanyaan awak media terkait aliran dana maupun pihak yang terlibat.
Sektor Kesehatan Jadi “Lahan Basah”?
Fakta bahwa proyek alat kesehatan hingga layanan dasar rumah sakit diduga ikut diintervensi menjadi sorotan tajam. Sektor yang seharusnya berorientasi pada pelayanan publik justru terseret dalam pusaran kepentingan.
Kasus ini membuka pertanyaan besar:
- Sejauh mana praktik ini berlangsung?
- Siapa saja yang ikut menikmati aliran dana?
- Apakah ada pihak lain di internal RSUD yang terlibat?
KPK memastikan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, termasuk kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
