Jajaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar memberikan pemaparan materi kepada perwakilan kelompok tani terkait mekanisme pembiayaan mandiri dan skema anggaran DBHCHT untuk menjaga keberlanjutan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.REPORTASE, Blitar — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar mengintensifkan sosialisasi program jaminan sosial kepada kelompok tani di seluruh kecamatan. Langkah strategis ini diambil guna memastikan perlindungan keselamatan kerja para petani tetap terjaga di tengah keterbatasan alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Toha Mashuri, menyatakan bahwa pihaknya telah turun langsung menyambangi berbagai kecamatan untuk berkoordinasi dengan para ketua kelompok tani. Dalam pertemuan tersebut, Disnaker memaparkan mekanisme pembiayaan sekaligus meminta agar informasi ini diteruskan kepada para petani yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta program.
“Semua kecamatan kita keliling. Kita sampaikan kepada kelompok-kelompok tani agar informasi ini dilanjutkan kepada petani lainnya yang masuk dalam daftar peserta yang sudah didaftarkan tahun lalu,” ujar Toha, Jumat (20/11).
Pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan melalui DBHCHT yang dikelola Disnaker mencakup premi kepesertaan serta biaya operasional kegiatan (BOP) untuk mendukung sosialisasi. Kendati demikian, untuk tahun anggaran 2026, pemerintah daerah hanya mampu menanggung iuran selama sembilan bulan. Artinya, terdapat sisa waktu tiga bulan yang harus dibiayai secara mandiri oleh petani agar status kepesertaan tetap aktif sepanjang tahun.
“Kita tidak bisa meng-cover keseluruhan petani dan juga tidak bisa membiayai setiap bulan selama satu tahun penuh. Tahun 2026 ini kita hanya membiayai sembilan bulan. Untuk tiga bulan lainnya, hendaknya dibiayai sendiri oleh petani agar genap satu tahun,” terangnya.
Tantangan serupa diproyeksikan kembali terjadi pada tahun anggaran 2027. Mengingat alokasi DBHCHT untuk daerah di Jawa Timur diperkirakan mengalami penurunan, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai iuran secara penuh berpotensi semakin terbatas.
Sebagai langkah antisipasi, Toha mengimbau para petani agar memiliki kesiapan membayar iuran secara mandiri pada awal tahun—mulai Januari, Februari, dan bulan-bulan berikutnya—sambil menunggu pencairan anggaran DBHCHT.
Apabila dana telah cair, Disnaker berkomitmen untuk segera membayarkan premi sesuai dengan porsi anggaran yang tersedia, sehingga petani tidak perlu lagi mengeluarkan biaya mandiri pada periode tersebut.
“Jangan sampai kepesertaan terputus. Januari, Februari, dan seterusnya sebisa mungkin dibiayai sendiri oleh petani terlebih dahulu. Nanti ketika DBHCHT sudah bisa dicairkan, bagian yang dapat dibiayai dari anggaran yang dialokasikan ke Disnaker akan kita bayarkan,” tegasnya.
Disnaker menekankan pentingnya kesinambungan pembayaran premi demi menjamin perlindungan maksimal bagi petani dari risiko kecelakaan kerja. Perlindungan ini dinilai sangat krusial agar petani memiliki jaring pengaman sosial manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kalau terjadi sesuatu pada bulan-bulan itu, mereka bisa klaim. Karena itu, kami berharap petani tetap menjaga kepesertaannya agar tidak sampai terputus,” pungkasnya.
Melalui program sosialisasi menyeluruh ini, Disnaker Kabupaten Blitar optimis kesadaran petani terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus tumbuh, sekaligus memperkuat kemandirian di tengah dinamika anggaran pemerintah.