Prabowo Perintahkan Usut Korporasi Terlibat Karhutla, Seluruh Izin Bisa Dicabut

Pekanbaru — Presiden RI Prabowo Subianto meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan sejak titik panas atau hotspot terdeteksi. Pemerintah diminta tidak menunggu hingga hotspot berkembang menjadi titik api dan kebakaran meluas.

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (24/8/2026).

Prabowo meminta jajaran pemerintah segera mengambil tindakan dini di lokasi yang terdeteksi hotspot. Salah satu langkah yang diarahkan adalah pembangunan sumur bor untuk mendukung ketersediaan air di wilayah rawan kebakaran.

“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan dini. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air,” ujar Prabowo.

Selain penanganan teknis, Presiden meminta pencegahan diperkuat hingga tingkat desa. Aparat diminta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta larangan membuka lahan dengan cara membakar.

“Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur, di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” kata Prabowo.

Untuk masyarakat yang membutuhkan lahan pertanian, Prabowo meminta pemerintah daerah, TNI, dan Polri memberikan solusi melalui mekanisme yang terorganisasi. Masyarakat diminta menyampaikan kebutuhan pembukaan lahan kepada kepala desa, camat, atau bupati.

“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat,” ujar Prabowo.

Ia menekankan pembukaan lahan harus dilakukan secara terorganisasi, termasuk melalui kelompok tani dan koperasi, sehingga tidak dilakukan secara liar.

“Diorganisir, per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar,” katanya.

Di sisi lain, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran lahan. Prabowo meminta Kepolisian, Kejaksaan, dan unsur intelijen menyelidiki setiap indikasi perusahaan yang diduga memerintahkan pembakaran.

“Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelijen selidiki. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut,” tegas Prabowo.

Prabowo bahkan menegaskan bahwa seluruh izin korporasi dapat dicabut apabila terdapat indikasi keterlibatan dalam memerintahkan pembakaran lahan.

“Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong,” ujar Kepala Negara.

Prabowo juga menegaskan pentingnya peran Kepolisian dalam memastikan proses penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam karhutla berjalan.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya kewaspadaan dan tindakan cepat agar titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Penulis: rn-ha