PROBOLINGGO, Reportasenews.net – Dalam rangka meningkatkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Zona Integritas (ZI) Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Organisasi menggelar coffe morning di ruang PRIC Mal Pelayanan Publik (MPP) setempat, Senin (15/7/2024).
Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto didampingi Asisten Administrasi Umum Tutug Edi Utomo, Inspektur Imron Rosyadi dan Kepala Bagian Organisasi Susilo Isnadi.
Coffe morning ini diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diantaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra Santiyono, BPPKAD, Bapelitbangda, Dinas Kominfo, Inspektorat, DPMPTSP, BKPSDM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Pemerintahan, Bagian Umum dan Bagian Hukum.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyampaian Capaian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, AKIP dan Predikat ZI Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 serta progress evaluasi AKIP oleh Kabag Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi dan penyampaian hasil monev pelaksanaan RB dan ZI oleh Inspektur Imron Rosyadi dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Tutug Edi Utomo.
Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi RB (general dan tematik) dan evaluasi AKIP, Tim RB Pemerintah Daerah melaksanakan tugas berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor: 060/167/426.53/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan segera melaksanakan akselerasi/percepatan peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI.
Pembagian Tugas Tim RB General dan Tematik terdiri dari Inspektorat, Bapelitbangda, Bagian Organisasi, BKPSDM, Bagian Hukum, BPPKAD, Dinas Kominfo, Dispersip serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dimana masing-masing OPD mengawal dan mengkoordinasikan capaian indikatornya.
“Perangkat Daerah penanggungjawab RB tematik mengawal dan mengkoordinasikan capaian indikator Bapelitbangda tema penanggulangan kemiskinan, Dinas PMPTSP tema Peningkatan realisasi investasi, Dinas Kominfo Stansa tema digitalisasi administrasi pemerintahan, Bagian Pengadaan B/J tema P3DN serta Bagian Perekonomian dan SDA tema pengendalian inflasi,” katanya.
Menurut Pj Sekda Heri, Tim AKIP Pemerintah Daerah melaksanakan tugas berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor: 000.8.6.3/173/426.53/2024 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Probolinggo dan segera melaksanakan akselerasi/percepatan peningkatan pelaksanaan SAKIP serta menyelesaikan penyusunan paparan AKIP Pemerintah Daerah tahun 2024.
“Perlunya sinergi dan kolaborasi Tim AKIP dan Bagian Pemerintahan untuk sinkronisasi pelaporan kinerja Pemerintah Daerah yang memuat Indikator Kinerja Utama (LKj-IP), Indikator Kinerja Kunci (LPPD) dan capaian SPM agar mencapai target yang telah ditetapkan,” terangnya.
Sementara Kabag Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi menyampaikan capaian nilai indeks Reformasi Birokrasi dan AKIP Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi 66,75 (2019), 65,72 (2020), 62,82 (2021), 63,05 (2022) dan 77,26 (2023). Nilai SAKIP sebesar 71,5 (2019), 72,41 (2020), 68,01 (2021), 68,68 (2022) dan 67,43 (2023) serta Predikat ZI menuju WBK sebanyak 1 PD tahun 2020 yaitu Dinas PMPTSP.
Realisasi indikator RB general Kabupaten Probolinggo sebanyak indikator (pengukuran oleh instansi leading sektor) diantaranya penyederhanaan struktur birokrasi, tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, tingkat maturitas SPIP, tingkat keberhasilan Pembangunan ZI, nilai SAKIP, tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE, digitalisasi arsip, tingkat tindaklanjut pengaduan Masyarakat yang sudah diselesaikan (SP4N LAPOR) dan indeks kualitas kebijakan.
Selanjutnya, indeks reformasi hukum, tingkat kematangan penyelenggaraan statistic sektoral, indeks tata kelola pengadaan, sistem merit, IPP, tingkat kepatuhan standar pelayanan public, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kualitas pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, capaian indikator kinerja utama makro, capaian indikator kinerja non makro, Opini BPK, tindak lanjut rekomendasi, indek BerAKHLAK, SPI dan SKM.
“Indikator penilaian RB tematik tahun 2023 meliputi pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting, penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi,” ungkapnya.
Kata Susilo, komponen yang dinilai dalam LHE SAKIP tahun 2023 meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, capaian kinerja dan nilai hasil evaluasi.
Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi telah melaksanakan monev pelaksanaan RB general, RB tematik dan input portal RB nasional pada tanggal 21-28 Juni 2024 telah melaksanakan Finalisasi dokumen dan Evaluasi LKE ZI (PKM Sumberasih, PKM Maron, PKM Leces, Dukcapil) pada tanggal 3-9 Juli 2024.
“Telah dilaksanakan penyampaian paparan AKIP pada 18 Perangkat Daerah terdiri dari 12 PD teknis penanggulangan kemiskinan dan 6 PD sampling evaluasi pada 2-4 Juli 2024 dan penyusunan paparan AKIP Pemda pada tanggal 8-12 Juli 2024,” pungkasnya.***
