PROBOLINGGO, reportasenews.net — Ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM Seluruh Probolinggo Raya (BEM PRO), bersama organisasi PMII, HMI, dan GMI, menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Minggu (29/12). Mereka menentang kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, serta kelangkaan pupuk yang dinilai meresahkan masyarakat, terutama petani.

Aksi dimulai dari Lapangan Pajarakan dengan massa bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Sepanjang perjalanan, demonstran menyerukan tuntutan agar pemerintah segera bertindak untuk mengatasi persoalan tersebut.

Situasi memanas ketika mahasiswa meminta masuk ke Gedung DPRD untuk berdialog langsung. Setelah negosiasi yang cukup alot, sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi akhirnya menemui perwakilan mahasiswa. Mereka adalah Lukman Hakim, S.H., M.Hum dan Muchlis, S.Pd (PKB), Deni Ilhami, S.H., dan M. Basyir Nawawi, M.Pd. (Gerindra), Hj. UMIL SULISTYONINGSIH, S.Ag. dan H. SAIFUL BAHRI, S.H (PPP), dan Hj. Sumarni Rasit, S.E. (Nasdem).

Kritik Terhadap Alokasi Anggaran

Dalam mediasi, mahasiswa menyampaikan kritik keras terkait alokasi anggaran daerah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Menurut Rozak, salah satu perwakilan mahasiswa, belanja pegawai dan barang di Kabupaten Probolinggo mencapai hampir 70% dari total APBD, melampaui batas maksimal 40% yang diatur oleh undang-undang.

“Ini pelanggaran aturan. Masyarakat kecil diminta taat hukum, sementara mereka sendiri tidak. DPRD seharusnya mengawasi, bukan ikut melanggar,” kata Rozak.

Ia juga menyoroti kenaikan harga BBM yang berdampak pada lonjakan harga kebutuhan pokok.

“Mereka berdalih barang pokok tidak dikenai pajak, tetapi distribusi barang menggunakan transportasi yang terdampak kenaikan BBM. Dampak domino ini sangat berat bagi rakyat kecil,” tegasnya.

Kelangkaan Pupuk dan Permintaan Pengawasan

Isu kelangkaan pupuk juga menjadi sorotan. Rozak menuding adanya permainan oknum dalam distribusi pupuk, yang menyebabkan ketersediaannya di pasaran menjadi langka.

“Kami mendesak DPRD membentuk tim pengawas khusus dalam waktu satu minggu. Jika tidak ada hasil, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar,” ancamnya.

Rozak juga mempertanyakan komitmen anggota dewan dalam menyelesaikan permasalahan ini.

“Apa mereka hanya turun ke masyarakat untuk foto-foto saja? Kalau cuma begitu, kita juga bisa jadi DPR,” sindirnya.

Penolakan Kenaikan PPN

Selain itu, mahasiswa mendesak DPRD menyatakan penolakan secara terbuka terhadap rencana kenaikan PPN menjadi 12%.

“Kalau cuma mengangguk setuju, kami juga bisa. Bedanya, kami kalah nasib dan tidak punya uang. Janji dan sumpah jabatan itu akan ditagih di akhirat,” kata Rozak.

Ia menutup orasinya dengan seruan semangat kepada mahasiswa.

“Sekali bendera dikibarkan, pantang diturunkan. Mundur selangkah adalah bentuk pengkhianatan!”

Para mahasiswa juga menyerahkan fakta integritas kepada perwakilan DPRD sebagai bentuk komitmen, meskipun fraksi PDI-P tidak hadir dalam mediasi tersebut.

DPRD Janji Tindak Lanjuti Aspirasi

Muchlis, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, berjanji membawa aspirasi mahasiswa ke rapat paripurna internal.

“Kami akan melaporkan hasil ini kepada pimpinan DPRD. Setelah libur akhir tahun, kami akan menjadwalkan rapat untuk membahas poin-poin tuntutan ini. Kami berkomitmen mengawal aspirasi ini sesuai prosedur,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa selaras dengan program kerja pemerintah daerah.