PROBOLINGGO, Reportasenews.net– Komisi Irigasi Kabupaten Probolinggo menggelar sidang pleno di ruang rapat Dam Banyu Biru Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo pada Rabu (2/10/2024).
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Irigasi dan dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi bersama Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra serta perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo.
Sidang pleno ini menghadirkan tiga narasumber kunci antara lain dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas II Jatim di Malang yang membahas perkiraan cuaca dan iklim untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Probolinggo.
Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup membahas pengendalian pencemaran air permukaan dan Dinas Pertanian mempresentasikan upaya penambahan luas tanam untuk mendukung produksi beras nasional.
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi mengatakan salah satu agenda utama sidang adalah penyepakatan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) untuk tahun 2024/2025.
“RTTG akan menjadi acuan dalam proyeksi kebutuhan air untuk masa mendatang, sehingga air baku dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ini juga penting untuk tata tanam petani di lapangan,” ungkapnya.
Sementara Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam mencari solusi untuk isu-isu strategis yang dihadapi.
“Komisi irigasi ini menjadi wadah untuk mendiskusikan isu-isu seperti penanganan sampah di saluran irigasi dan sungai serta hilangnya mata air. Kami perlu melakukan pengamanan terhadap sumber-sumber air baku, salah satunya melalui konservasi di daerah hulu,” ujarnya.
Hasil dari Sidang Pleno ini meliputi beberapa poin penting diantaranya, penetapan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) Tahun 2024/2025. Rencana ini akan disusun menjelang awal tahun tanam untuk menentukan jenis dan waktu tanam di daerah irigasi dengan prinsip keseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan irigasi.
Selanjutnya, pembahasan regulasi terkait tata kelola sampah. Hal ini mencakup pengaturan dan pengelolaan sampah di saluran irigasi dan sungai. Penambahan anggota Komisi Irigasi untuk periode 2025–2028 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan representasi dalam pengambilan keputusan. Serta rekapitulasi usulan kegiatan penanganan saluran irigasi yang fokus pada prioritas kegiatan yang harus segera ditangani.
“Dengan pelaksanaan sidang ini, diharapkan dapat tercipta kolaborasi yang lebih baik antar lembaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan irigasi di Kabupaten Probolinggo demi mencapai ketahanan pangan yang lebih baik,” pungkasnya.***
