Blitar – Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman bersama Bupati Blitar dan Forkopimda Kabupaten Blitar melaksanakan panen raya di dua lokasi, yakni Desa Klemunan, Kecamatan Wlingi, dan Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kamis (6/3/2025). Kegiatan ini merupakan wujud dukungan terhadap sektor pertanian serta kesejahteraan petani di Kabupaten Blitar sesuai kebijakan Presiden Republik Indonesia.
Dalam panen raya ini, Kapolres, Bupati, dan jajaran Forkopimda turut serta dalam proses pemanenan padi serta berdialog langsung dengan petani guna memastikan hasil panen dapat terserap dengan harga yang layak.
Bupati Blitar menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan harga gabah yang diterima oleh Bulog sebesar Rp6.500 per kilogram guna menjamin kesejahteraan petani dan mencegah praktik jual beli yang merugikan.
“Kami ingin memastikan bahwa petani mendapatkan harga yang layak untuk hasil panennya. Harga Rp6.500 per kilogram ini merupakan harga dasar yang ditetapkan Bulog, dan jika ada pihak lain yang membeli dengan harga lebih tinggi, itu tetap diperbolehkan. Yang terpenting adalah kesejahteraan petani tetap terjaga,” ujar Bupati Blitar.
Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman menambahkan bahwa pihaknya bersama Forkopimda akan terus mengawal distribusi hasil panen agar tidak ada permainan harga yang merugikan petani.
“Kami siap mendukung dan mengawasi distribusi gabah agar tidak ada spekulasi harga yang merugikan petani. Kami ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan hasil yang sesuai dengan jerih payah mereka,” kata Kapolres.
Para petani yang hadir dalam panen raya ini menyambut baik perhatian dari pemerintah daerah dan aparat kepolisian. Mereka berharap dengan adanya dukungan ini, harga hasil panen tetap stabil dan menguntungkan.
Dengan adanya panen raya ini, diharapkan sektor pertanian di Kabupaten Blitar semakin berkembang, petani semakin sejahtera, dan perekonomian daerah meningkat. Pemerintah bersama aparat penegak hukum juga terus berupaya menjaga kestabilan harga serta kelancaran distribusi hasil panen di wilayah Blitar sesuai kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto.
