
Probolinggo — Pemerintah Kabupaten Probolinggo menyiapkan penguatan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo. Edukasi kepada masyarakat sekitar kawasan konservasi, pemetaan wilayah berisiko, hingga penerapan sistem peringatan dini atau early warning system dinilai menjadi bagian penting untuk mencegah kebakaran kembali meluas.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menyampaikan langkah tersebut saat mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Minggu (9/8/2026).
Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, serta jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait.
Menurut Haris, upaya pencegahan tidak boleh hanya diarahkan kepada wisatawan. Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi, termasuk masyarakat Tengger, juga perlu mendapatkan edukasi secara konsisten mengenai risiko dan pencegahan kebakaran.
“Pemerintah daerah siap melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar. Ini penting karena persoalan ini bukan hanya terkait wisatawan, tetapi juga masyarakat sekitar, termasuk masyarakat Tengger,” ujar Haris.
Ia menilai masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pencegahan karhutla. Terlebih, kondisi cuaca panas dan kering yang disertai angin kencang dapat membuat api lebih mudah muncul dan menyebar.
“Kondisi cuaca yang panas dan kering, ditambah angin kencang, tentu meningkatkan potensi terjadinya kebakaran,” katanya.
Haris juga mendorong adanya pemetaan risiko kebakaran secara lebih terukur. Peta tersebut dinilai dapat membantu pemerintah dan petugas menentukan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi sehingga upaya mitigasi dapat dilakukan lebih awal.
“Kami berharap ke depan ada peta risiko dan early warning system. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi,” tegasnya.
Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta masyarakat tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu kebakaran. Ia secara khusus menyoroti kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan serta praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Jangan ada lagi yang bermain api. Secara literal, jangan bermain api, baik itu puntung rokok maupun pembukaan lahan dengan cara membakar,” ujar Raja Juli.
Penanganan karhutla di kawasan TNBTS dilakukan dengan melibatkan unsur gabungan. Kawasan wisata tersebut ditutup sementara agar proses pemadaman dapat berlangsung lebih fokus sekaligus mengurangi risiko keselamatan bagi pengunjung dan masyarakat.
Pemerintah juga mengerahkan tiga helikopter untuk menjalankan operasi water bombing. Puluhan kali penyiraman dari udara disiapkan untuk menjangkau titik-titik api yang sulit dicapai melalui jalur darat.
Raja Juli mengatakan kondisi medan menjadi salah satu kendala utama dalam proses pemadaman.
“Mohon doa agar cuaca mendukung sehingga penyiraman dari udara bisa dilakukan secara maksimal dan titik-titik api dapat dipadamkan, terutama di lereng yang sulit dijangkau pasukan darat,” katanya.
Sementara itu, penanganan melalui jalur darat dilakukan dengan membuat sekat bakar di sejumlah lokasi. Langkah tersebut bertujuan menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas. Namun, medan terjal dan hembusan angin yang kuat membuat proses pemadaman membutuhkan kewaspadaan tinggi.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan penanganan karhutla Bromo membutuhkan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, perkembangan titik api harus terus dipantau karena kondisi di lapangan dapat berubah dengan cepat.
“Ada titik tambahan di kawasan Penanjakan, tepatnya di wilayah Dingklik, Pasuruan. Ini menunjukkan bahwa penanganan harus terus menjadi prioritas,” kata Emil.
Ia meminta seluruh unsur yang terlibat tetap memusatkan perhatian pada upaya pemadaman, sementara penyelidikan mengenai penyebab kebakaran dilakukan secara terpisah oleh pihak yang berwenang.
“Saya meminta seluruh pihak tetap memprioritaskan pemadaman. Sementara penelusuran penyebab kebakaran dilakukan secara paralel oleh pihak yang berwenang,” ujarnya.
Pemkab Probolinggo menyatakan siap mendukung langkah pemerintah pusat dan pengelola TNBTS dalam menangani sekaligus mencegah karhutla. Penguatan edukasi masyarakat, pemetaan risiko, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan petugas, serta koordinasi lintas sektor dipandang sebagai kebutuhan jangka panjang.
Bagi pemerintah daerah, kebakaran di kawasan Bromo bukan semata persoalan penanganan titik api. Ancaman tersebut juga menyangkut keselamatan masyarakat, keberlanjutan ekosistem kawasan konservasi, dan keberlangsungan aktivitas pariwisata.
Karena itu, upaya pencegahan dinilai harus dibangun sebelum api muncul, bukan hanya ketika kebakaran sudah terjadi.
(rn-ha)