RAPBN 2027, Prabowo Tekankan Disiplin Fiskal dan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat

Probolinggo — DPRD Kabupaten Probolinggo mengikuti penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Pidato tersebut disaksikan melalui siaran langsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo. Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo turut mengikuti agenda tersebut.

Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sidang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan APBN harus ditempatkan sebagai instrumen kebijakan negara, bukan sekadar dokumen keuangan. Menurutnya, anggaran negara harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas dan kemandirian nasional.

“APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik,” kata Prabowo.

Presiden menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, arah kebijakan anggaran mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja hingga perlindungan sosial.

Target Ekonomi dan Kerangka Fiskal 2027

Pemerintah menyampaikan kondisi fiskal Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara disebut tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara tumbuh 18,2 persen dan defisit APBN berada pada level 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian, kita memilih kedua-duanya,” ujar Prabowo.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dengan pendapatan negara Rp3.426 triliun. Pembiayaan dirancang sebesar Rp671,2 triliun dan defisit anggaran ditargetkan 2,40 persen terhadap PDB.

Pemerintah juga menetapkan sejumlah sasaran makroekonomi, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, inflasi sekitar 2,5 persen, tingkat kemiskinan 6,0–6,5 persen, serta tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,30–4,87 persen.

Delapan Prioritas Pembangunan

Prabowo menyebut RAPBN 2027 akan diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas. Fokus tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, serta pengentasan kemiskinan.

Pada sektor kesehatan, pemerintah menargetkan renovasi 10.000 puskesmas dan 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat mulai 2027. Revitalisasi sejumlah rumah sakit umum daerah juga direncanakan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan.

“Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar,” tegasnya.

Sektor pendidikan juga menjadi bagian dari prioritas. Pemerintah menargetkan sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat direnovasi paling lambat 2029. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman dan layak.

Efisiensi Belanja Negara

Selain meningkatkan belanja untuk program prioritas, pemerintah menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran. Salah satu strategi yang disiapkan adalah konsolidasi pengadaan barang dan jasa agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak melakukan pembelian barang sejenis secara terpisah.

Prabowo menyebut efisiensi anggaran dapat menciptakan ruang fiskal tambahan yang kemudian dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat.

Ia mencontohkan pengadaan layar pintar interaktif yang sebelumnya disebut dapat mencapai sekitar Rp150 juta per unit. Setelah dilakukan konsolidasi pengadaan, harga disebut dapat ditekan menjadi sekitar Rp26 juta per unit, termasuk pengiriman dan pemasangan.

“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita,” katanya.

Penguatan Hilirisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pemerintah juga berencana memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis melalui pembangunan bursa mineral dan komoditas. Kebijakan tersebut diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi memiliki posisi yang lebih kuat dalam rantai nilai dan pembentukan harga komoditas.

“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia,” ujar Prabowo.

Presiden juga mengingatkan agar setiap program pemerintah memiliki ukuran manfaat yang jelas. Besarnya anggaran, menurutnya, harus berbanding dengan dampak yang diterima masyarakat.

“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat,” katanya.

Pidato pemerintah mengenai RAPBN 2027 menempatkan pengelolaan fiskal, pertumbuhan ekonomi, efisiensi belanja, kemandirian nasional, serta pemerataan kesejahteraan sebagai bagian yang saling berkaitan.

Prabowo menegaskan pembangunan nasional tidak cukup diukur melalui indikator statistik, tetapi harus terlihat dari meningkatnya kedaulatan negara, pemerataan kesempatan, dan kualitas kehidupan masyarakat.

“Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat,” pungkasnya.

(rn-ha)