MENU

Inspektorat Probolinggo Rampungkan Bimtek SiDesa-SAE, Seluruh 24 Kecamatan Kini Terhubung Sistem Pengawasan Desa Digital

3 menit membaca
Handono

PROBOLINGGO – Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo menuntaskan pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) aplikasi SiDesa-SAE bagi seluruh kecamatan di wilayah tersebut. Dengan berakhirnya pelatihan gelombang keempat, seluruh 24 kecamatan kini telah terhubung dalam sistem digital yang dirancang untuk memperkuat pembinaan, monitoring, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara terintegrasi.

Pelaksanaan Bimtek gelombang terakhir digelar di Ruang Jabung 1 Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (23/7/2026), dan diikuti enam kecamatan beserta perwakilan pemerintah desa. Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian pelatihan yang sebelumnya dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pendampingan teknis mulai dari proses aktivasi akun, pengoperasian aplikasi, hingga tata cara unggah dokumen administrasi desa. Materi disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid, Zainal Arifin, guna memastikan seluruh peserta mampu mengoperasikan aplikasi sesuai standar yang ditetapkan.

BACA JUGA  Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Polres Sumenep Bincang Pupuk Bersubsidi

Selain aparatur desa, para camat juga mendapatkan pembekalan mengenai fitur pemantauan berbasis data digital yang memungkinkan proses monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi.

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo, Taufiqi, menjelaskan bahwa SiDesa-SAE merupakan bagian dari strategi transformasi digital yang disiapkan untuk memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan desa secara berkelanjutan.

“SiDesa-SAE bukan program yang dibangun secara instan. Pengembangannya telah dimulai sejak pertengahan 2024 melalui pembentukan Tim Koordinasi Coaching Klinik sebagai fondasi peningkatan kualitas pembinaan pemerintahan desa,” ujar Taufiqi.

Menurutnya, pada akhir 2024 Inspektorat membentuk Klinik Kecamatan di seluruh wilayah sebagai wadah koordinasi antara kecamatan dan Inspektorat. Program tersebut kemudian diperkuat sepanjang 2025 melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan tata kelola keuangan desa.

“Mulai saat ini seluruh 24 kecamatan telah dapat memanfaatkan SiDesa-SAE sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa berbasis data digital,” katanya.

Ia menambahkan, aplikasi tersebut dirancang untuk menghimpun seluruh laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif dibandingkan metode administrasi manual.

“Melalui sistem ini, seluruh dokumen dan laporan desa terdokumentasi secara sistematis sehingga memudahkan proses evaluasi, monitoring, maupun pengawasan secara berkelanjutan,” jelasnya.

Taufiqi menegaskan, implementasi SiDesa-SAE juga mendukung pelaksanaan pembinaan berjenjang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020. Sistem tersebut diharapkan mampu menyediakan basis data yang lebih valid sebagai landasan penyusunan kebijakan pemerintah daerah.

BACA JUGA  Banggar Sampaikan Laporan Kegiatan Pembahasan LPj Pelaksanaan APBD 2023

Seiring telah aktifnya seluruh kecamatan, data dari 325 desa di Kabupaten Probolinggo akan diintegrasikan secara bertahap ke dalam platform SiDesa-SAE. Langkah tersebut diyakini dapat mempercepat proses monitoring sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi.

BACA JUGA  Mamfaatkan Libur Sekolah, Semipro 2024 Dipadati Pengunjung

Ke depan, Inspektorat Daerah juga menargetkan SiDesa-SAE dapat terintegrasi dengan platform Mata Prabulinggih sehingga pimpinan daerah memperoleh informasi kondisi pemerintahan desa secara lebih cepat dan real time.

“Harapan kami, SiDesa-SAE segera terkoneksi dengan Mata Prabulinggih sehingga proses pembinaan, pengawasan, dan pengambilan kebijakan dapat dilakukan lebih efektif berdasarkan data yang akurat dan terkini,” pungkas Taufiqi.

(rn-ha)

Bagikan Disalin