SUMENEP — Sorotan terhadap persoalan infrastruktur kembali mengemuka dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026 di DPRD Kabupaten Sumenep. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan bahwa sektor infrastruktur masih menjadi persoalan krusial yang membutuhkan penanganan serius dari pemerintah daerah.
Melalui juru bicaranya, Hairul Anwar, disampaikan bahwa kerusakan jalan masih menjadi keluhan dominan masyarakat di berbagai wilayah.
“Banyak ruas jalan yang belum tertangani secara optimal. Bahkan, di beberapa desa, warga terpaksa melakukan perbaikan secara swadaya,” ujarnya dalam forum paripurna.
Salah satu contoh yang disorot adalah kondisi jalan di Desa Pragaan Laok, yang hingga kini belum mendapatkan penanganan memadai. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain jalan rusak, persoalan drainase turut menjadi perhatian. Sistem saluran air yang belum optimal menyebabkan genangan saat musim hujan, seperti yang terjadi di kawasan Jalan Trunojoyo, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan.
DPRD menilai, permasalahan ini tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan terintegrasi agar tidak terus berulang dan mempercepat kerusakan infrastruktur.
Tak kalah penting, Fraksi PAN juga menyoroti minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Gapura, Batang-Batang, hingga Dungkek. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan serta kerawanan keamanan pada malam hari.
Sorotan lain datang dari wilayah pesisir. Kerusakan tangkis laut di Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang, dinilai menjadi ancaman serius karena berpotensi memicu abrasi yang dapat membahayakan permukiman warga.
“Persoalan ini menyangkut keselamatan masyarakat, sehingga harus menjadi prioritas penanganan,” tegas Hairul.
Melalui laporan hasil reses ini, DPRD menegaskan perannya sebagai jembatan aspirasi masyarakat sekaligus pengawas kebijakan pemerintah daerah.
Seluruh temuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai catatan administratif, melainkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan tepat sasaran, khususnya di sektor infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
