Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 secara jelas dan transparan. Penekanan ini muncul seiring dengan sorotan DPRD terhadap beberapa aspek krusial dalam pengelolaan anggaran daerah.
Jawaban Bupati Masih Umum, Diharapkan Pemanfaatan Anggaran Tepat
Wakil Ketua DPRD I Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa’i, mengungkapkan bahwa jawaban Bupati Blitar, Rijanto, atas pandangan umum fraksi terkait APBD 2026 masih bersifat umum dan belum spesifik.
Rifa’i menekankan pentingnya bagi Bupati untuk dapat memanfaatkan anggaran secara tepat, terutama dalam menghadapi tantangan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang cukup signifikan.
“Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi masih bersifat umum. Jadi belum spesifik. Untuk itu kami berharap kedepannya nanti Bupati dapat memanfaatkan anggaran secara tepat, terutama menghadapi penurunan TKD yang cukup signifikan,” kata Rifa’i.
Peningkatan PAD dan Strategi Belanja yang Matang Jadi Prioritas
Selain fokus pada TKD, kalangan DPRD Kabupaten Blitar juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai upaya.
DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk memiliki strategi yang matang agar belanja daerah yang dikeluarkan benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Infrastruktur dan Pengelolaan Aset Jadi Sorotan Lain
Sejumlah isu lain juga menjadi perhatian legislatif, termasuk:
- Percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- Pengisian jabatan kepala sekolah.
- Inventarisasi aset daerah.
- Rehabilitasi sekolah.
Rifa’i menambahkan bahwa DPRD, sebagai penyeimbang kebijakan eksekutif, akan terus memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Bupati Blitar, Rijanto, menanggapi pandangan fraksi dengan menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi keterbatasan anggaran yang ada.
