BLITAR – Dalam acara serah terima siswa baru SMAN 1 Talun, Kabupaten Blitar, Kepala Regional III Jawa Timur Masyarakat Anti Pungutan Liar Indonesia (MAPI) Saber Pungli, Sutrisno, S.H., memberikan edukasi kepada para wali murid mengenai pentingnya pencegahan pungutan liar, khususnya di lingkungan sekolah.
Kegiatan yang berlangsung di aula sekolah pada Sabtu (19/7/2025) itu menjadi momentum penting untuk menyampaikan pemahaman tentang pengelolaan dana pendidikan secara transparan dan akuntabel.
Sutrisno menekankan bahwa sumbangan di lingkungan sekolah harus dilakukan secara sukarela, terintegrasi, dan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa merugikan pihak mana pun.
“Kepada seluruh wali murid dan komite sekolah, saya tegaskan bahwa pendanaan harus dilandasi semangat sinergi demi kemajuan sekolah dan peningkatan prestasi siswa,” ujar Kareg III MAPI Jatim tersebut.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam penyerapan dan alokasi dana sumbangan. Ketidaktransparanan dapat menimbulkan persoalan hukum.
“Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan. Segala bentuk penggunaan dana dari wali murid harus disampaikan secara terbuka oleh pihak sekolah maupun komite,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Talun, Edy Sasmito, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pengenalan lingkungan sekolah kepada wali murid, sekaligus sosialisasi program sekolah dan penyerahan siswa baru secara simbolis. Ia juga menyampaikan bahwa tidak semua kegiatan pendidikan, baik akademik maupun nonakademik, dibiayai oleh dana BOS atau BPOPP dari pemerintah.
“Kami tetap membutuhkan dukungan dari wali murid, terutama dalam hal pengembangan sarana dan prasarana. Bentuk partisipasi ini adalah sumbangsih nyata dari masyarakat untuk kemajuan siswa. Semoga seluruh proses ini berjalan lancar dan sejalan dengan visi misi SMAN 1 Talun,” ujar Edy.
Acara diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas oleh lintas sektoral yang disaksikan langsung oleh para wali murid dan siswa baru. Langkah ini menjadi komitmen awal dalam menempuh pendidikan pada Tahun Ajaran 2025/2026 dengan prinsip transparansi dan antikorupsi.
