SUMENEP – Polsek Masalembu kembali menjadi sorotan publik menyusul beredarnya pemberitaan yang menyebut adanya dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut, bahkan menyeret nama oknum anggota polisi yang diduga terlibat.
Menanggapi isu ini, Kapolsek Masalembu IPDA Asnan menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap segala informasi dari masyarakat. Ia mengajak publik untuk tidak hanya berasumsi, tetapi segera melapor jika memiliki bukti konkret.
“Kalau memang kalian punya informasi akurat, sebut saja. Masyarakat juga bisa langsung melapor. Sampai saat ini, tidak ada satu pun laporan yang masuk ke kami,” tegas IPDA Asnan, Senin (29/7/2025).
Kapolsek juga mengajak masyarakat untuk tidak tinggal diam, melainkan aktif berkontribusi dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah Kepulauan Masalembu.
“Saya berharap adanya peran serta dan bantuan dari masyarakat agar Polsek bisa melakukan penyelidikan dan pengungkapan. Ini bukan hanya tugas polisi, tetapi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, IPDA Asnan mengungkapkan bahwa dirinya akan memenuhi undangan dari salah seorang warga yang meminta klarifikasi secara langsung terkait isu tersebut.
“Nanti siang saya diminta hadir oleh seorang warga untuk memberikan klarifikasi terkait pemberitaan tentang dugaan keterlibatan oknum anggota dan isu jaringan narkoba di Masalembu. Saya akan hadir,” katanya.
Sebelumnya, pada Minggu sore, IPDA Asnan juga telah menghadiri undangan dari kelompok nelayan setempat untuk membahas persoalan serupa. Dalam pertemuan tersebut, ia kembali menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat dan aparat dalam menolak serta memerangi peredaran narkoba.
“Saya sampaikan kepada kelompok nelayan, pentingnya rasa empati dan kepedulian masyarakat dalam melawan peredaran narkoba di Masalembu. Jangan sampai wilayah kita dirusak oleh jaringan-jaringan ini,” tegasnya.
Polsek Masalembu saat ini terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat demi mewujudkan wilayah yang bersih dari narkoba. Pihak kepolisian juga menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas jika ditemukan indikasi keterlibatan oknum anggota maupun pihak luar yang terlibat dalam peredaran barang haram tersebut.
