BLITAR – Perayaan Hari Jadi ke-701 Kabupaten Blitar yang menelan anggaran ratusan juta rupiah menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Acara yang dimeriahkan oleh musisi papan atas seperti Charly Van Houten ini dianggap tidak memiliki empati di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ironisnya, pesta seremonial ini digelar saat pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan di Blitar Selatan, mandek total akibat serapan APBD yang rendah.
Serapan Anggaran Rendah, Belanja Pembangunan Mandek
Hingga Agustus 2025, serapan APBD Kabupaten Blitar baru mencapai 48 persen. Dari jumlah tersebut, 38 persen digunakan untuk belanja rutin, perjalanan dinas, dan acara seremonial. Sebaliknya, belanja modal yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat masih di bawah 10 persen.
Kondisi ini mendapat kritik tajam dari Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Blitar, Mujianto S.Sos., M.Si. Ia menilai bahwa Pemkab Blitar tidak berpihak kepada rakyat.
“Daya beli masyarakat sedang turun, tapi pemerintah malah foya-foya bikin acara seremonial. Seperti tidak ada empati terhadap kesusahan rakyat,” ujar Mujianto.
Ia juga menyoroti Pemkab yang meminta-minta sponsor kepada pengusaha di tengah lesunya ekonomi, yang dinilainya “memalukan”.
Kebijakan Bupati Dipertanyakan, Mutasi Pejabat Tertunda
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, menegaskan bahwa rendahnya serapan anggaran bukan hanya karena kelalaian OPD, melainkan juga akibat kebijakan Bupati yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Rifa’i menyebutkan bahwa banyak kepala OPD enggan menjalankan APBD karena mutasi pejabat yang tak kunjung terlaksana.
Lebih lanjut, Rifa’i menyoroti bahwa pembangunan dihentikan, seolah-olah menunggu “restu bos-bos tertentu.” Bahkan, usulan langsung dari masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD pun tidak diakomodir.
“Ini bukan soal efisiensi, melainkan soal kepentingan,” tegas Rifa’i, merujuk pada Surat Edaran (SE) Bupati terkait efisiensi anggaran yang hanya berlaku untuk OPD tertentu, sementara acara seremonial tetap berjalan.
Biaya Ditanggung Sponsor, Dalih yang Terbongkar
Menanggapi kritik ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, yang juga Ketua Panitia Hari Jadi, berdalih bahwa seluruh biaya perayaan ditanggung oleh sponsor dari para pengusaha.
“Kami mengedarkan proposal kepada para pengusaha untuk mendukung kegiatan ini,” kilahnya.
Namun, bagi banyak pihak, alasan ini justru semakin memperlihatkan ironi yang terjadi. Di saat pemerintah seharusnya menggunakan APBD untuk menstimulasi ekonomi melalui belanja modal, Pemkab justru sibuk meminta dana kepada pengusaha untuk menggelar pesta yang minim manfaat bagi rakyat.
Pemandangan ini semakin memperburuk citra Pemkab Blitar di mata masyarakat, yang kini harus berhadapan dengan jalan-jalan rusak dan pembangunan daerah yang mandek.
