BLITAR – Meningkatnya tren kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Blitar memicu reaksi keras dari kalangan mahasiswa. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Cabang Blitar mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Blitar pada Jumat (13/2) untuk menuntut evaluasi menyeluruh.
Audiensi yang digelar di Aula Samawa tersebut merupakan tindak lanjut dari pernyataan sikap resmi PC PMII Blitar nomor 018.PC.XXI.V-04.02.004.A-1.02.2026. Mereka menyoroti lemahnya sistem pencegahan dini menyusul adanya kasus kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa korban di awal tahun 2026.
Kritik Pedas Sistem Pencegahan
Ketua PC PMII Blitar, M. Riski Fadila, menegaskan bahwa pola kekerasan di Blitar sudah menunjukkan tren berulang yang mengkhawatirkan. Ia mengkritik kinerja dinas terkait yang dinilai cenderung reaktif daripada preventif.
“Kasus di Blitar bukan lagi insiden sporadis. Kami mendesak evaluasi total terhadap Dinas P3APPKB dan UPT PPA. Jika dinas baru hadir setelah ada korban jiwa, itu bukan perlindungan, melainkan pembiaran,” tegas Riski di hadapan pejabat dinas.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris PC PMII Blitar, Alex Cahyono, mempertanyakan efektivitas program yang dijalankan selama tahun 2025. Ia mendorong transformasi pola kerja dari administratif menjadi sistem pencegahan aktif berbasis komunitas hingga tingkat RT/RW.
“Apakah program hanya berhenti pada pendataan? Kita butuh pendekatan progresif yang menyentuh keluarga berisiko. Negara harus hadir sebelum kekerasan terjadi,” ujar Alex.
Desak Transparansi dan Akuntabilitas
Sektor internal dinas juga tak luput dari sorotan. Wakil Sekretaris KOPRI PC PMII Blitar, Imey Chatrine Mufita, menekankan pentingnya keberanian dinas untuk melakukan evaluasi internal yang transparan.
“Apakah dinas siap memberikan sanksi jika ada kelalaian jajaran dalam penanganan kasus? Perspektif korban harus menjadi fondasi kebijakan, bukan sekadar jargon dalam laporan tahunan,” cetus Imey.
Respon Dinas P3APPKB
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, Hendry Bagus Dwitanto, S.H., M.M., menyatakan keterbukaan pihaknya terhadap aspirasi mahasiswa. Ia berjanji akan menjadikan poin-poin audiensi tersebut sebagai bahan perbaikan sistem pelayanan.
“Kami menerima masukan ini sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pelayanan dan pencegahan kekerasan agar lebih efektif ke depannya,” tutur Hendry.
Advokasi Berlanjut
PC PMII Blitar menegaskan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti di meja audiensi. Mereka berencana memperluas tekanan moral kepada Bupati Blitar hingga Polres Blitar guna memastikan terciptanya ruang aman bagi perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Blitar.
Daftar Tuntutan Utama PC PMII Blitar:
- Evaluasi menyeluruh kinerja Dinas P3APPKB dan UPT PPA.
- Transformasi program dari reaktif menjadi pencegahan aktif berbasis komunitas.
- Penanganan kasus dengan perspektif korban tanpa “mediasi semu”.
- Transparansi dan sanksi tegas bagi oknum dinas yang lalai dalam tugas perlindungan.
