SUMENEP – PT BPRS Bhakti Sumekar Perseroda terus memperluas layanan keuangan berbasis syariah dengan menghadirkan program pembiayaan kendaraan bermotor tanpa uang muka (DP 0 persen).
Program ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat memiliki kendaraan dengan skema yang lebih ringan dan terjangkau, sekaligus mendorong peningkatan inklusi keuangan di daerah.
Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, mengatakan bahwa inovasi tersebut merupakan respons atas kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang fleksibel dan mudah diakses.
“Melalui program ini, kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan tanpa terbebani uang muka. Ini juga menjadi solusi untuk mendukung mobilitas, termasuk saat momen Lebaran,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).
Selain tanpa DP, program ini menawarkan proses pengajuan yang sederhana serta pencairan yang relatif cepat. Skema angsuran yang ringan diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi nasabah dalam mengelola keuangan.
Menurut Fajar, meningkatnya kebutuhan transportasi di tengah aktivitas ekonomi masyarakat menjadi salah satu alasan utama diluncurkannya program tersebut.
“Kami memastikan prosesnya tetap cepat dan mudah, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan ketentuan syariah,” tambahnya.
Ia menilai, kepemilikan kendaraan tidak hanya untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga dapat menunjang produktivitas, terutama bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan sarana transportasi dalam menjalankan aktivitas bisnis.
Program ini juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal berbasis syariah.
Meski menawarkan berbagai kemudahan, pihak bank mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam mengambil pembiayaan, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial agar kewajiban angsuran tetap terkelola dengan baik.
Layanan pembiayaan kendaraan tanpa DP ini dapat diakses melalui kantor cabang BPRS Bhakti Sumekar maupun kanal informasi resmi yang telah disediakan, dengan persyaratan yang tetap mengacu pada prinsip syariah.
