SUMENEP — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan sebagai upaya peningkatan kualitas gizi peserta didik di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, justru menuai sorotan. Sejumlah wali murid dan guru menilai pelaksanaan program tersebut tidak sesuai standar dan diduga mengabaikan kualitas makanan yang dikonsumsi siswa.
Keluhan tersebut mencuat dari SDN Pandian 1 Sumenep. Para wali murid dan tenaga pendidik menyebut, menu makanan yang dibagikan kepada siswa kerap tidak sesuai dengan menu yang telah disepakati dalam program MBG.
Salah satu wali murid siswa PA, berinisial BD, mengungkapkan kekecewaannya terhadap penyedia makanan MBG yang dinilai bekerja asal-asalan.
“Kami bukan menolak programnya. Justru kami mendukung penuh. Tapi pelaksanaannya ini yang sembrono. Anak-anak butuh makanan bergizi, bukan sekadar asal kenyang. Kalau seperti ini terus, tujuan program tidak akan tercapai,” ujar BD, Rabu (4/2/2026).
BD menambahkan, keluhan terkait kualitas dan kesesuaian menu sudah beberapa kali disampaikan kepada Koordinator MBG tingkat kecamatan, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas.
“Kami berharap ada evaluasi serius terhadap penyedia yang tidak disiplin. Jangan sampai program bagus ini rusak hanya karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh seorang guru ASN di SDN Pandian 1 yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menyebut, sejak memasuki semester dua, pihak sekolah tidak pernah mendapatkan kunjungan ataupun monitoring dari koordinator MBG terkait pelaksanaan program tersebut.
“Seharusnya menu berisi ayam dan sayuran segar sesuai standar gizi. Tapi yang datang hanya nasi putih dengan lauk yang berbau tidak sedap, bahkan sayurannya sudah membusuk. Ini jelas tidak sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Menurut guru tersebut, kondisi itu tidak hanya mencederai tujuan program MBG, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan siswa apabila terus dibiarkan.
Pihak sekolah pun menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Kota Sumenep tidak bekerja secara profesional dan diduga lalai dalam menjalankan tugas pengawasan.
“Kami mendukung penuh program pemerintah. Tapi pelaksanaannya harus serius dan bertanggung jawab. Anak-anak tidak boleh menjadi korban akibat kelalaian penyedia makanan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG Kecamatan Kota Sumenep maupun Koordinator MBG setempat belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan yang disampaikan wali murid dan pihak sekolah.
