TULUNGAGUNG — Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan mengamankan sedikitnya 16 orang, termasuk Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa operasi ini merupakan hasil penyelidikan tertutup yang telah berlangsung sejak dini hari.
“Tim membawa Bupati Tulungagung ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Yang bersangkutan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 06.50 WIB,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu pagi.
Sementara Bupati Tulungagung telah berada di Jakarta, proses pemeriksaan terhadap 15 orang lainnya masih berlangsung di Jawa Timur. Para pihak tersebut saat ini menjalani pemeriksaan awal di Mapolresta Tulungagung.
KPK menerapkan skema pemeriksaan paralel guna mempercepat pengumpulan keterangan dan penguatan alat bukti dalam perkara ini.
Namun demikian, hingga saat ini KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara yang menjerat para pihak yang diamankan, termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang sedang didalami.
“Kita tunggu prosesnya. Perkembangan akan kami sampaikan secara berkala,” tambah Budi Prasetyo.
Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
Penetapan tersangka akan didasarkan pada hasil pemeriksaan intensif serta kecukupan alat bukti yang dimiliki penyidik.
Publik kini menanti konferensi pers resmi dari KPK yang akan mengungkap secara lengkap kronologi perkara, peran masing-masing pihak, serta pasal yang disangkakan.
Setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Gatut Sunu Wibowo langsung menjalani pemeriksaan di bawah pengawalan ketat petugas.
Mengenakan jaket gelap, ia diarahkan menuju ruang pemeriksaan untuk memberikan keterangan di hadapan penyidik.
Kasus ini kembali menempatkan Jawa Timur dalam sorotan terkait penindakan korupsi oleh KPK. Penangkapan kepala daerah melalui OTT menambah daftar panjang pejabat publik yang terseret kasus serupa.
Masyarakat kini menunggu transparansi penuh dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait detail perkara, termasuk potensi barang bukti yang diamankan dalam operasi tersebut.
