TULUNGAGUNG — Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Tulungagung terus mengungkap fakta baru. Selain kepala daerah, tim penindakan juga mengamankan sejumlah figur kunci di lingkaran kekuasaan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, di antara pihak yang terjaring adalah adik kandung Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Tulungagung.
Tak hanya itu, beberapa pihak swasta serta ajudan turut diamankan dalam operasi yang berlangsung sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari (11/4/2026).
Sumber internal menyebutkan, OTT ini diduga berkaitan dengan praktik suap pengaturan proyek infrastruktur dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk tahun anggaran 2026.
Meski demikian, hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi belum merinci secara resmi:
- Nilai uang yang diamankan
- Peran masing-masing pihak
- Skema dugaan tindak pidana korupsi
“Benar, tim melakukan kegiatan penindakan di Tulungagung. Ada beberapa pihak yang diamankan, termasuk unsur pemerintah daerah dan swasta,” ujar juru bicara KPK.
Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas penyidikan berlangsung intensif. Ruang kerja Kasatpol PP Tulungagung dilaporkan telah dipasangi garis pembatas bertuliskan KPK Line.
Selain itu, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di salah satu rumah pribadi yang diduga milik keluarga dekat bupati di kawasan pusat kota.
Langkah ini dilakukan untuk mengamankan dokumen maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara.
Saat ini, para pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Sebagian diperiksa di Jawa Timur sebelum kemungkinan besar dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
Sesuai prosedur hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para terperiksa.
Publik kini menunggu konferensi pers resmi yang akan mengungkap konstruksi perkara secara lengkap, termasuk pasal yang disangkakan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan sejumlah pejabat dan orang dekat kepala daerah tersebut.
Kasus ini kembali menambah daftar panjang pejabat publik di Jawa Timur yang terseret praktik korupsi, sekaligus mempertegas sorotan terhadap tata kelola proyek dan perizinan di daerah.
