SUMENEP – Seorang awak kapal pengawasan (ABK) yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur karena dugaan pelanggaran etika dan disiplin pegawai.
ABK bernama Mohammad Setyo Jeffry itu merupakan tenaga outsourcing pada unit pengawasan. Ia dilaporkan oleh istrinya sendiri ke pimpinan UPT PPP Pasongsongan pada 8 Mei 2025 atas dugaan perselingkuhan yang menggemparkan internal UPT.
Pihak UPT sempat memanggil dan melakukan pembinaan pada 9 Mei 2025. Namun, situasi memanas setelah penggerebekan oleh warga dan aparat desa pada 10 Mei 2025 di sebuah rumah kos dekat pelabuhan. Dalam penggerebekan itu, Jeffry diketahui berada bersama seorang wanita yang bukan istrinya.
Peristiwa tersebut menyulut kemarahan warga dan menimbulkan gejolak sosial di lingkungan pelabuhan. Banyak pihak menilai tindakan Jeffry tidak hanya mencoreng nama baik lembaga, tetapi juga merusak citra aparatur pengawasan yang seharusnya menjadi teladan.
“ABK kapal pengawasan adalah wajah institusi di lapangan. Jika perilakunya seperti itu, bagaimana bisa menjadi contoh?,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat yang enggan disebut namanya.
Pihak UPT PPP Pasongsongan menyatakan, Jeffry tidak menunjukkan iktikad baik untuk memperbaiki diri meski telah diberikan pembinaan. Akhirnya, pihak UPT mengambil langkah tegas dengan melimpahkan kasus tersebut ke DKP Provinsi Jatim untuk penanganan lebih lanjut.
“Kami sudah menempuh jalur pembinaan, tetapi karena tak ada perubahan sikap, maka diserahkan ke provinsi untuk langkah selanjutnya,” terang salah satu pejabat UPT.
Langkah pelimpahan ini diambil demi menjaga integritas institusi dan menjawab aspirasi masyarakat yang mendesak adanya ketegasan dalam menyikapi pelanggaran moral yang dilakukan oleh aparatur negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DKP Provinsi Jawa Timur terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan.
