SUMENEP – Ajang Body Contest Sumenep Bupati Cup 2025 yang seharusnya menjadi kebanggaan dunia olahraga daerah justru menuai kritik tajam. Event yang diharapkan melahirkan bibit atlet binaraga baru itu hanya diikuti enam peserta, dan dinilai gagal total akibat dominasi ego pribadi, monopoli kepengurusan, serta lemahnya pengawasan pemerintah daerah.
Sejumlah pelaku binaraga menyebut penyebab utama sepinya peserta bukan karena minimnya minat, melainkan karena arogansi Event Organizer (EO) Sugeng, dominasi Persatuan Binaraga dan Fitnes Indonesia (PBFI) Sumenep, serta diamnya Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) yang membiarkan event berjalan tanpa arah pembinaan yang jelas.
“Bukan Pembinaan, Tapi Ajang Kepentingan Kelompok”
Salah satu pelaku binaraga senior sekaligus Manager Amor Gym, dengan nada kecewa, menyebut bahwa Body Contest tahun ini kehilangan ruh pembinaan.
“Hanya enam peserta, bro. Ini bukan karena atlet tidak ada, tapi karena mereka merasa event ini bukan lagi untuk mereka. EO Sugeng dan PBFI terlalu dominan. Semua ingin jadi penguasa event, bukan pembina olahraga,” ujarnya.
Ia menegaskan, PBFI sebagai organisasi resmi justru mempersempit ruang komunitas.
“Tugas PBFI itu membina dan membuka ruang bagi semua komunitas. Tapi yang terjadi malah sebaliknya — atlet merasa dibatasi, bukan difasilitasi,” tegasnya.
Menurut sejumlah pengamat kebugaran di Sumenep, PBFI tahun ini dinilai gagal menjalankan peran sebagai wadah pembinaan dan koordinasi. Organisasi itu justru bertindak layaknya “pemilik event” yang menutup komunikasi dan mengabaikan pihak-pihak yang telah merintis kompetisi ini.
“Dulu mereka menolak event ini, bahkan sempat ingin menggagalkan. Tapi setelah sukses dan mendapat sponsor, mereka justru mengambil alih tanpa melibatkan penggagas aslinya,” ungkap salah satu narasumber yang enggan disebut namanya.
Kritik juga diarahkan kepada Kadisbudporapar yang dinilai abai dan tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan event olahraga daerah.
“Kadis seharusnya hadir sebagai pengendali dan pengawas. Tapi yang terjadi, event publik berubah jadi rebutan panggung. Pemerintah daerah seolah jadi penonton,” kata sumber lain.
Ahmad Amin Rifa’ie, inisiator pertama Body Contest Sumenep, mengaku disingkirkan setelah mempertanyakan transparansi dana proposal dan CSR yang dikelola oleh EO Sugeng. Ia menuding PBFI dan EO bekerja sama mengambil alih event dengan mengesampingkan etika organisasi dan prinsip keterbukaan.
“Saya hanya ingin event ini bersih dan transparan, tapi malah dijauhkan. Sekarang lihat sendiri hasilnya — sepi, tidak berkualitas, dan memalukan,” ujarnya.
Minimnya peserta tahun ini disebut sebagai bukti nyata bahwa event telah kehilangan fungsi pembinaan dan berubah menjadi ajang kepentingan kelompok.
Para pelaku binaraga mendesak Bupati Sumenep untuk turun tangan mengevaluasi PBFI, EO Sugeng, serta Kadisbudporapar yang dianggap gagal mengelola event sesuai prinsip transparansi dan pembinaan atlet.
“Kalau event seperti ini terus dibiarkan, masa depan binaraga Sumenep akan mati. Pemerintah harus pastikan event olahraga milik publik, bukan milik kelompok tertentu,” pungkas salah satu pengurus komunitas kebugaran lokal.
