SUMENEP – Skandal demi skandal mencuat dari pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah Madura untuk tahun anggaran 2024. Program yang sejatinya bertujuan membantu masyarakat miskin mendapatkan rumah layak huni justru dipenuhi dugaan pelanggaran, mulai dari pemotongan dana, penerima fiktif, hingga intimidasi dari oknum aparat desa.
Menanggapi situasi ini, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah Madura, Veros Afif MZ, angkat bicara dan menyerukan kepada para jurnalis untuk lebih berani mengungkap penyimpangan yang kian merajalela.
“BSPS bukan ladang baru untuk memperkaya segelintir orang. Kami minta jurnalis, khususnya di Madura, jangan hanya diam dan jadi pemadam kebakaran kepentingan para elite lokal,” tegas Veros, Minggu (18/5/2025).
Menurut Veros, praktik-praktik penyimpangan dalam program BSPS telah menjadi rahasia umum di berbagai desa, namun minimnya liputan investigatif dari media lokal membuat persoalan ini luput dari perhatian publik.
“Wartawan bukan hanya tukang catat omongan pejabat. Kita wajib berkontribusi untuk masyarakat. Diamnya media adalah kematian perlahan bagi nilai keadilan,” lanjutnya.
Berdasarkan laporan yang diterima IJTI, banyak warga penerima manfaat BSPS mengaku tidak menerima bantuan secara penuh. Bahkan, di sejumlah desa, warga mengklaim dipaksa menandatangani dokumen pencairan meski rumah mereka tidak pernah direnovasi.
“Banyak yang janggal. Manipulasi sangat masif dan penuh dengan transaksional. Ini bukan sekadar penyelewengan atau tindak pidana korupsi, tapi penghinaan terhadap hak masyarakat kecil,” tegas Veros.
IJTI Madura Raya pun mengajak seluruh wartawan di Madura untuk membentuk tim investigasi independen dalam mengungkap skema gelap di balik distribusi BSPS. Veros menekankan bahwa media memiliki tanggung jawab sebagai alat kontrol sosial yang tidak boleh takut terhadap tekanan.
“Kalau ada kepala desa, pendamping, atau kontraktor yang bermain, buka saja. Tak perlu takut. Tugas jurnalis bukan cari aman, tapi cari kebenaran,” ujarnya lantang.
Hingga saat ini, belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum terkait dugaan pelanggaran dalam program BSPS, termasuk di sejumlah kabupaten di Pulau Madura. Namun dengan meningkatnya tekanan publik dan desakan dari berbagai elemen masyarakat, harapan akan tegaknya keadilan mulai terbuka.
