PROBOLINGGO — Uang negara telah digelontorkan, bangunan telah berdiri, tetapi manfaatnya belum dirasakan masyarakat. Gedung Pusat Oleh-oleh Dekranas Kabupaten Probolinggo yang berdiri megah di sisi timur Alun-alun Kraksaan justru tampak sunyi tanpa aktivitas.
Pantauan di lokasi pada Senin (22/12/2025) menunjukkan, gedung yang dibangun menggunakan anggaran negara tersebut belum difungsikan sebagaimana tujuan awal pembangunannya. Sejumlah pintu terlihat tertutup, ruang-ruang di dalam gedung tampak kosong, dan tidak terlihat adanya aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kondisi ini memantik sorotan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara, Hodik. Ia menilai, keberadaan gedung dengan skala besar dan lokasi strategis seharusnya mampu memberikan dampak langsung terhadap pergerakan ekonomi lokal.
“Kalau gedung sebesar ini tidak difungsikan, jelas mubazir. Seharusnya dinas terkait memiliki kebijakan atau solusi agar gedung ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Ini uang negara,” ujar Hodik kepada awak media.
Menurut Hodik, pembangunan fasilitas publik tidak cukup hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi harus disertai perencanaan pemanfaatan yang matang dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan aset daerah berada pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk kepala daerah sebagai pengambil kebijakan.
“Gedung ini dibangun dari uang rakyat. Maka harus jelas peruntukannya, untuk apa dan mengapa dibangun. Jika dibiarkan kosong, ini merupakan bentuk kemubaziran uang negara,” tegasnya.
Sambil menyusuri area gedung dan menunjuk ke sejumlah lantai yang tampak belum digunakan, Hodik juga menyoroti besaran anggaran pembangunan. Berdasarkan analisis lapangan yang ia lakukan, nilai pembangunan gedung tersebut diperkirakan cukup besar dan sebanding dengan skala bangunan yang berdiri saat ini.
“Melihat ukuran dan konstruksinya, gedung ini sangat besar. Karena itu, sangat disayangkan apabila tidak difungsikan dan dibiarkan tanpa kejelasan pemanfaatan,” katanya.
Hodik berharap seluruh OPD Kabupaten Probolinggo yang berkaitan segera mengambil langkah konkret untuk mengoptimalkan fungsi Gedung Pusat Oleh-oleh Dekranas tersebut. Menurutnya, gedung ini seharusnya menjadi pusat promosi produk lokal, membuka peluang usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Harapan kami, gedung ini dapat difungsikan untuk kesejahteraan masyarakat dan mendorong Probolinggo agar lebih maju. Jangan sampai aset daerah justru menjadi beban,” pungkasnya.
Ia menambahkan, optimalisasi aset publik tidak hanya berkaitan dengan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.
“Ini semua demi kemajuan Probolinggo,” tutup Hodik.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai pemanfaatan gedung tersebut.
