SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (6/10/2025).
Rapat tersebut menjadi langkah awal pembahasan resmi RAPBD 2026 antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dan DPRD, dengan fokus utama pada penguatan sumber daya manusia (SDM) serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten, termasuk kepulauan.
Ketua DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal setiap tahapan pembahasan RAPBD agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami akan memastikan arah kebijakan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam pembahasan RAPBD 2026, DPRD menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan anggaran. Setiap program dan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dikaji berdasarkan indikator kinerja, urgensi, serta manfaat langsung bagi publik.
“Anggaran tidak boleh hanya mengulang pola tahun sebelumnya. Harus ada pembaruan dan fokus pada hasil nyata,” tegas Ketua DPRD.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep menyampaikan tema pembangunan tahun 2026, yaitu:
“Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing SDM, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.”
Tema tersebut menjadi dasar DPRD dalam menelaah kebijakan dan program prioritas yang akan dibiayai melalui APBD 2026.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan perhatian khusus terhadap program pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan.
“Kebijakan APBD harus menyentuh peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah kepulauan,” katanya.
Selain aspek belanja, DPRD juga menyoroti perlunya strategi inovatif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal.
“Kemandirian fiskal menjadi kunci agar daerah tidak terlalu bergantung pada transfer pusat. DPRD akan mendorong langkah-langkah peningkatan PAD yang realistis dan berkeadilan,” ujar Ketua Badan Anggaran DPRD.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas keuangan daerah dan memberikan ruang fiskal lebih luas bagi pembiayaan program prioritas.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga memberikan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep yang mencapai 6,46 persen pada kuartal I tahun 2025, serta tingkat inflasi stabil di 2,69 persen.
“Capaian positif ini harus dijaga dengan kebijakan anggaran yang produktif dan pro-rakyat,” ujar salah satu anggota DPRD dari Fraksi PAN.
Ke depan, pembahasan RAPBD 2026 akan dilanjutkan melalui rapat komisi dan badan anggaran DPRD dalam beberapa minggu ke depan. DPRD berharap proses tersebut berjalan efektif, terbuka, dan tepat waktu.
“Kami berkomitmen menjaga sinergi dengan pemerintah daerah agar RAPBD 2026 disahkan tepat waktu dan pelaksanaannya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sumenep,” pungkas Ketua DPRD.
