SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (19/8/2025).
Bupati Sumenep menyampaikan bahwa dokumen KUA-PPAS menjadi tahapan penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Melalui dokumen ini, arah kebijakan umum anggaran, prioritas pembangunan, serta plafon anggaran sementara telah disepakati bersama sebagai dasar penyusunan RAPBD 2026.
“Penyusunan KUA-PPAS 2026 telah melalui sinkronisasi dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Tahun depan, Sumenep mengusung tema ‘Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing SDM, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata’,” ujar Bupati.
Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep dalam laporannya mengungkapkan, proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp2,022 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah.
Adapun belanja daerah semula dialokasikan sebesar Rp2,191 triliun, namun setelah pembahasan bersama TAPD, terjadi penyesuaian menjadi Rp2,190 triliun, berkurang sekitar Rp397 juta pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Ketua Banggar DPRD menegaskan, proses pembahasan KUA-PPAS dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh komisi DPRD guna memastikan program pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Kami mendorong agar APBD 2026 tetap pro-rakyat, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah,” tegasnya.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, Pemkab Sumenep bersama DPRD selanjutnya akan melanjutkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tiap Organisasi Perangkat Daerah sebelum masuk ke tahap finalisasi RAPBD 2026.
