SUMENEP — BPRS Bhakti Sumekar menjalin kemitraan strategis dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa dengan mengoptimalkan potensi lokal di masing-masing wilayah.
Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar, menegaskan bahwa ketahanan pangan harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat desa, bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“BPRS Bhakti Sumekar membuka diri untuk bersinergi dengan DPMD dalam mendukung inisiatif ketahanan pangan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing desa,” ujar Fajar pada Kamis (12/6).
Komitmen ini diwujudkan melalui langkah konkret, salah satunya dengan membuka rekening khusus bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak di sektor pangan. Fasilitas ini dirancang untuk memperkuat kelembagaan BUMDes, memberikan kemudahan akses pembiayaan, dan mendorong tata kelola keuangan yang transparan.
“Dengan fasilitas ini, kami ingin membantu BUMDes agar lebih solid secara kelembagaan dan lebih leluasa dalam mengelola pendanaan serta pelaksanaan program pangan,” tambahnya.
BPRS Bhakti Sumekar juga memperluas perhatian hingga ke desa-desa kepulauan seperti Kecamatan Sapeken, Arjasa, dan Kangayan. Fajar menilai wilayah kepulauan memiliki potensi besar dalam sektor pangan yang belum tergarap optimal.
“Kami ingin desa-desa di kepulauan mendapatkan akses layanan keuangan yang setara dan berkelanjutan agar dapat mengembangkan kedaulatan pangan mereka,” ujarnya.
Melalui sinergi ini, diharapkan BUMDes mampu menjadi motor penggerak dalam pengelolaan lahan produktif, pemanfaatan hasil pertanian lokal, serta memperkuat distribusi pangan hingga pelosok desa.
“Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa penguatan ketahanan pangan bisa dimulai dari desa, melalui kolaborasi, kepercayaan, dan pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan,” tutup Fajar.
