BLITAR – Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah terbukti menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya tahan ekonomi ribuan buruh di Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2025. Manfaat signifikan yang dirasakan para pekerja sektor tembakau ini mendorong Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar menyampaikan harapan agar program ini dapat dilanjutkan pada tahun 2026, meskipun ada wacana efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Blitar, Yuni Urinawati, menjelaskan bahwa BLT DBHCHT memberikan dampak langsung pada daya beli dan stabilitas ekonomi para penerima. Program ini menyasar buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan buruh tani cengkeh, disalurkan selama enam bulan dengan nominal Rp300 ribu per bulan.
“Keberlanjutan BLT dari DBHCHT sangat penting bagi para buruh. Kami berharap program ini dapat tetap diberikan meski ada kebijakan efisiensi, mungkin dengan penyesuaian besaran atau jumlah penerima,” ujar Yuni pada Senin (24/11/2025).
Sepanjang tahun 2025, program ini disalurkan dalam enam tahap dari Juli hingga Desember. Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerima dan alokasi anggaran:
- Juli: 4.705 penerima, anggaran Rp1.411.500.000
- Agustus: 4.810 penerima, anggaran Rp1.443.000.000
- September: 4.898 penerima, anggaran Rp1.469.400.000
Angka ini meningkat tajam dari data awal per Juni yang mencatat 3.901 penerima dengan total anggaran Rp1,17 miliar. Penyaluran dilakukan secara akurat langsung ke rekening Bank Jatim masing-masing penerima.
Yuni Urinawati menegaskan bahwa kelompok buruh sektor tembakau merupakan pekerja yang sangat bergantung pada pendapatan harian dan rentan terhadap gejolak ekonomi. Keberlanjutan BLT ini dianggap vital sebagai jaring pengaman sosial.
“Dengan adanya BLT ini, kami menyaksikan langsung bagaimana para buruh dapat menjaga kebutuhan harian dan menstabilkan ekonomi keluarga. Ini adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar untuk menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif,” tegasnya.
Meskipun diperkirakan jumlah penerima akan menurun pada 2026 akibat efisiensi anggaran, Dinsos Blitar berharap pemerintah pusat tetap mempertimbangkan manfaat program ini. Penyaluran tahap keenam yang direncanakan pada awal Desember diharapkan dapat menjadi penutup positif dan memberikan tambahan kekuatan ekonomi bagi keluarga buruh menjelang akhir tahun.
