SUMENEP, Reportasenews.net – Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo mengecam keras tindakan pencatutan nama mereka dalam mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Sumenep 2024.
Mereka menilai tindakan tersebut telah merusak integritas dan citra pesantren.
Kecaman tersebut muncul setelah beredar informasi bahwa para alumni mendukung pasangan calon Fikri-Unais, yang dikenal dengan nama Final.
Para alumni menyatakan ketidaksetujuan mereka, mengaku geram, dan merasa tindakan tersebut mencederai nama baik pesantren.
Ketua Majelis Syuri Alumni Sukorejo asal Sumenep, Kiai Ahmad Sudiarso,
menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan dukungan kepada calon manapun, apalagi mendukung pasangan Final.
“Kami sangat dirugikan oleh tindakan tidak bertanggung jawab ini. Penggunaan nama kami untuk kepentingan politik adalah tindakan tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai yang kami junjung tinggi,” ujarnya, Jumat (4/10/2024).
Lanjut, Kiai Akhmad mengimbau masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi yang beredar, terutama terkait flayer yang mencatut nama para alumni untuk mendukung pasangan Fikri-Unais.
Menurutnya, tindakan tersebut telah merugikan banyak pihak dan merusak reputasi pesantren.
Beberapa alumni bahkan merencanakan langkah hukum, termasuk menyampaikan somasi kepada pihak yang terlibat dalam pencatutan nama tersebut.
Mereka menuntut klarifikasi dan menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang.
Kejadian itu menjadi perhatian publik terkait pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam dunia politik, serta perlunya edukasi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai informasi yang beredar.
“Pesantren adalah tempat untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, bukan untuk dijadikan alat politik praktis,” tegasnya.
Dia juga menekankan bahwa pengasuh pesantren, RKH Azaim Ibrahimy, telah mengeluarkan maklumat yang melarang santri dan alumni terlibat dalam dukungan politik praktis atas nama pesantren.
“Pesan ini dikeluarkan untuk menjaga netralitas lembaga dalam Pilkada,” pungkasnya.***
