SUMENEP – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep kembali memunculkan aroma busuk yang sulit disembunyikan. Celakanya, kasus ini berpotensi tak dituntaskan secara tuntas. Bukan karena kekurangan bukti atau minimnya laporan, tetapi karena banyaknya “rayap-rayap” lama yang mulai mengendus peluang.
Mereka bukan penegak hukum. Bukan pula pembela kebenaran. Mereka adalah para aktor bayangan—oknum-oknum lama yang biasa muncul saat anggaran besar mengalir dan kasus mencuat ke permukaan. Sudah lama mereka tak mencicipi “asupan”, dan kasus BSPS ini seolah menjadi hidangan istimewa di tengah paceklik proyek dan jabatan.
Alih-alih dibongkar hingga ke akar, publik justru was-was: apakah kasus ini akan benar-benar diusut, atau justru jadi komoditas tawar-menawar di ruang gelap kekuasaan?
Program BSPS yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat miskin, justru bertransformasi menjadi ladang permainan anggaran. Mulai dari penentuan penerima, proses verifikasi fiktif, hingga pemotongan dana yang dilakukan secara sistematis. Semua berlangsung nyaris tanpa jejak, karena dilindungi oleh “jaringan”.
Kini, saat laporan mulai mengalir dan nama-nama mulai disebut, sejumlah pihak terlihat gugup. Namun, publik juga sadar: ini bukan kali pertama Sumenep menyaksikan kasus besar yang kemudian menguap perlahan. Penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah hanya akan menjadikan rakyat sebagai korban dua kali.
Kasus ini adalah ujian. Apakah aparat penegak hukum hanya sekadar formalitas? Atau justru masih ada harapan bagi keadilan untuk menyalak di tengah gelapnya tumpukan berkas dan amplop?
Sumenep menunggu. Rakyat mengawasi. Dan rayap-rayap itu, sudah mulai menajamkan taring.
