SUMENEP – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) melakukan penggeledahan di rumah Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sumenep, Rizky Pratama, pada Senin, 8 Juli 2025, tepat pukul 12.00 WIB. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan korupsi dalam pelaksanaan BSPS Tahun Anggaran 2024.
Tak hanya rumah Rizky, lima titik lainnya turut digeledah secara serentak. Lokasi-lokasi itu disebut-sebut berkaitan erat dengan pihak-pihak yang berperan dalam rantai distribusi dan pelaksanaan program BSPS. Namun hingga kini, Kejati Jatim belum membuka informasi secara jelas kepada publik terkait hasil dari seluruh penggeledahan tersebut.
Minimnya keterbukaan mengenai apa saja yang disita, siapa saja yang diperiksa, dan langkah lanjutan dari proses hukum membuat publik bertanya-tanya. Ketidakterbukaan tersebut dinilai tidak mencerminkan prinsip keterbukaan informasi publik yang seharusnya dipegang oleh institusi penegak hukum.
“Ini bukan perkara kecil. BSPS itu menyangkut hajat hidup masyarakat miskin. Tapi sayangnya, proses hukum yang berjalan seperti tertutup rapat. Padahal publik punya hak untuk tahu,” ujar seorang pegiat antikorupsi di Sumenep.
Program BSPS Sumenep selama ini memang tak lepas dari sorotan. Dugaan pengondisian proyek, pemotongan dana bantuan, hingga dominasi aktor politik dalam pengambilan keputusan, membuat program tersebut diduga sarat penyimpangan. Rizky Pratama sebagai Korkab disebut memiliki peran sentral dalam struktur pengelolaan yang dikendalikan secara terkoordinasi.
Penggeledahan di enam titik yang dilakukan bersamaan ini seharusnya menjadi momen transparansi Kejati Jatim untuk mengungkap siapa saja pihak yang terlibat. Namun yang terjadi justru sebaliknya: penyelidikan yang berjalan senyap, jauh dari pantauan publik, bahkan terkesan menghindari sorotan media.
Kini, sorotan publik tidak hanya tertuju pada substansi perkara, tetapi juga pada kredibilitas dan integritas Kejati Jatim dalam menangani kasus yang diduga melibatkan aktor politik kuat. Jika ketertutupan ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum bisa semakin tergerus.
Ada apa dengan tim kejati jawa timur bermalam di hotel MYZE bintang 4 setelah selesai penyelidikan?
